oleh

Warga Keluhkan Beasiswa Kaltara Terbatas, Nasir Janji Perjuangkan Prioritas pada 2027

SEBATIK,klikkaltara.id – Terbatasnya kuota dan anggaran Beasiswa Kaltara Unggul tahun 2026 menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan.

Kegiatan tersebut menjadi titik kelima sekaligus penutup rangkaian reses Nasir di Kabupaten Nunukan. Lebih dari 100 peserta hadir dalam pertemuan itu, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pemuda hingga kalangan ibu rumah tangga.

Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah persoalan disampaikan, di antaranya kebutuhan pemasangan listrik gratis, pembangunan jalan usaha tani, penguatan UMKM, bantuan sarana perikanan, dukungan rumah ibadah hingga peningkatan sarana pendidikan.

Namun, persoalan Beasiswa Kaltara Unggul menjadi salah satu perhatian utama. Warga berharap pemerintah provinsi kembali memperluas akses bantuan pendidikan agar mahasiswa asal Kaltara, khususnya dari Kabupaten Nunukan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh beasiswa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Muhammad Nasir menjelaskan bahwa keterbatasan penerima beasiswa pada 2026 tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan.

Ia menyebutkan, anggaran Beasiswa Kaltara Unggul yang sebelumnya mencapai sekitar Rp15 miliar pada 2025 mengalami penurunan menjadi sekitar Rp5 miliar pada 2026.

Kondisi tersebut membuat pemerintah provinsi melakukan penyesuaian mekanisme penyaluran melalui skema beasiswa khusus yang hanya menjangkau enam perguruan tinggi mitra.

Tiga perguruan tinggi berada di Kalimantan Utara, yakni Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (Unikal), dan Universitas Terbuka (UT). Sementara tiga perguruan tinggi lainnya berada di luar Kaltara.

Dengan mekanisme tersebut, penyaluran beasiswa dilakukan melalui kerja sama pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi, bukan melalui pendaftaran umum secara terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya.

Nasir mengakui kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat, terutama bagi mahasiswa asal Kaltara yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang belum masuk dalam daftar mitra program.

“Kita memahami kekecewaan masyarakat. Banyak anak-anak Kaltara yang sedang kuliah dan membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Tetapi kita juga harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini memang sangat terbatas, sehingga pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian terhadap program beasiswa,” ungkapnya.

Meski demikian, Nasir menegaskan persoalan beasiswa tersebut akan menjadi perhatian dan perjuangannya dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.

Ia berharap pada 2027 anggaran Beasiswa Kaltara Unggul dapat kembali ditingkatkan sehingga jangkauan penerima manfaat lebih luas dan tidak hanya terbatas pada mahasiswa di perguruan tinggi mitra tertentu.

“Untuk tahun 2027, ini akan kembali kita perjuangkan agar beasiswa menjadi salah satu program prioritas. Kita ingin anak-anak Kaltara, termasuk mahasiswa dari wilayah perbatasan seperti Nunukan dan Sebatik, tetap mendapatkan kesempatan untuk mengakses bantuan pendidikan,” tegas Nasir.

Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Karena itu, keterbatasan fiskal seharusnya tidak menghilangkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan generasi muda.

Ia berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan perjuangan DPRD dalam mendorong kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat, khususnya sektor pendidikan.(Adv)