NUNUKAN,klikkaltara.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nunukan mengamankan seorang pria berinisial H (44) yang diduga memfasilitasi keberangkatan lima calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara ilegal ke Malaysia.
Lima CPMI tersebut terdiri dari empat orang dewasa dan satu anak. Mereka diduga hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dokumen resmi serta tidak melalui pemeriksaan keimigrasian.
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dan penyelundupan manusia.
Pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 14.00 Wita, personel Satreskrim Polres Nunukan melakukan penyelidikan di Jalan Lingkar Pulau Nunukan, RT 017, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan.
Petugas kemudian mendapati lima orang yang dicurigai sebagai CPMI. Mereka terdiri dari tiga laki-laki dewasa, satu perempuan dewasa, dan seorang anak.
Setelah dilakukan pemeriksaan awal, kelima orang tersebut mengaku hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja tanpa dokumen resmi. Mereka juga mengaku keberangkatannya difasilitasi oleh seorang pria berinisial H.
Polisi selanjutnya membawa kelima CPMI tersebut ke Mapolres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dari hasil penyelidikan awal, H diduga memungut biaya sebesar RM1.250 atau sekitar Rp5,5 juta untuk setiap orang yang akan diberangkatkan dari Nunukan menuju Malaysia.
Dengan tarif tersebut, praktik yang diduga dilakukan pelaku berpotensi menghasilkan Rp27,5 juta jika dihitung untuk lima orang.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni tiga unit telepon genggam masing-masing merek Oppo A78, Vivo YO3T, dan Infinix X6531B, serta dua lembar tiket kapal KM Panto.
Atas perbuatannya, H disangkakan melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69 dan subsider Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Polisi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap lebih lanjut dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran secara ilegal tersebut. (**)
