SEBATIK,klikkaltara.id – Kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan bantuan sarana perikanan menjadi aspirasi utama warga RT 01 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, saat bertemu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, dalam agenda reses, Minggu (15/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan di lingkungan mereka. Perbaikan akses jalan dinilai penting untuk menunjang mobilitas warga sekaligus memperlancar aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga mengusulkan bantuan alat perikanan guna mendukung aktivitas usaha masyarakat di sektor tersebut. Dukungan sarana dan prasarana dinilai diperlukan agar potensi perikanan di wilayah Tanjung Karang dapat dikembangkan secara lebih optimal.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Rismanto menyampaikan bahwa kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar secara langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Politisi Partai NasDem dari daerah pemilihan (Dapil) Nunukan itu menilai, pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor perikanan merupakan dua hal yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, akses jalan yang memadai akan mempermudah mobilitas warga, sedangkan dukungan peralatan perikanan dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha mereka.
Seluruh aspirasi yang disampaikan warga, lanjutnya, menjadi bahan masukan yang akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme serta kewenangan yang ada di DPRD Provinsi Kaltara, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Rismanto berharap, aspirasi masyarakat RT 01 Desa Tanjung Karang tidak hanya menjadi catatan dalam kegiatan reses, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa reses menjadi salah satu sarana untuk memastikan berbagai persoalan di tingkat masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.(Adv)











