TARAKAN,klikkaltara.id – Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kalimantan Utara menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan perwakilan buruh dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, di Cafe Celebes, Kota Tarakan, Minggu (15/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, puluhan perwakilan masyarakat dan kaum buruh menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari pemenuhan hak normatif pekerja, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, hingga penerapan struktur upah di sejumlah sektor usaha.
Namun, salah satu persoalan yang paling disoroti adalah belum adanya PHI di Kaltara. Kondisi ini dinilai menyulitkan pekerja maupun perusahaan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Selama ini, sengketa ketenagakerjaan yang membutuhkan penyelesaian melalui PHI harus ditangani di luar daerah. Akibatnya, para pihak harus mengeluarkan biaya tambahan serta menghadapi proses penyelesaian yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar.
Menanggapi aspirasi tersebut, Syamsuddin Arfah menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembentukan PHI di Kaltara.
Menurutnya, perkembangan investasi dan pertumbuhan industri di Kaltara harus diimbangi dengan penguatan perlindungan hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja.
“Persoalan ketenagakerjaan di Kaltara terus berkembang seiring masifnya investasi dan pertumbuhan industri. Sudah sepatutnya Kaltara memiliki Pengadilan Hubungan Industrial sendiri agar hak-hak buruh maupun hak pemberi kerja dapat diselesaikan secara adil, cepat, dan transparan di daerah,” ujar Syamsuddin.
Dia menilai, keberadaan PHI di Kaltara akan mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya dalam menghadapi perselisihan hubungan industrial.
Dalam dialog tersebut, Syamsuddin juga menerima sejumlah masukan terkait persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi para pekerja. Seluruh aspirasi itu dicatat untuk menjadi bahan perjuangan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
Ia menegaskan, hubungan industrial yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan kesejahteraan pekerja.
“Reses ini merupakan saluran resmi untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, termasuk saudara-saudara kita para buruh. Aspirasi pembentukan PHI ini akan kami kawal dan suarakan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Syamsuddin berharap, aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga Kaltara segera memiliki lembaga peradilan khusus yang mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Dengan demikian, pertumbuhan investasi dan industri di Bumi Benuanta dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hak serta kesejahteraan tenaga kerja.(Adv)











