TARAKAN,klikkaltara.id – Persoalan infrastruktur lingkungan masih menjadi keluhan masyarakat Kota Tarakan. Mulai dari jalan lingkungan yang belum disemenisasi, kondisi jalan rusak, hingga kebutuhan pembangunan drainase menjadi aspirasi yang disampaikan warga kepada anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman.
Berbagai keluhan tersebut dihimpun Jufri saat menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Kota Tarakan, belum lama ini.
Dalam pertemuan itu, Jufri yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kaltara menerima sejumlah usulan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di lingkungan tempat tinggal mereka.
Selain peningkatan kualitas jalan, warga juga mengusulkan pembangunan drainase serta penanganan sistem penyaringan air di kawasan dengan kondisi tanah miring.
Jufri mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi catatan penting untuk diperjuangkan. Namun, realisasi usulan pembangunan harus mempertimbangkan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, setiap program yang diusulkan melalui Pemerintah Provinsi Kaltara harus sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi agar dapat ditindaklanjuti.
“Kami diperintahkan saat ini, ketika membuat program dan juga menitip ke pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Utara, Pak Gubernur menyampaikan boleh-boleh saja dititipkan kepada kami program, tapi harus sesuai dengan kewenangan karena sekarang tidak bisa keluar dari kewenangan,” kata Jufri.
Dia mencontohkan, sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara di Kota Tarakan, di antaranya kawasan Gunung Selatan, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Lingkar.
Sementara itu, sebagian aspirasi masyarakat berkaitan dengan jalan lingkungan, termasuk akses jalan di tingkat RT dan jalan tanah yang belum mendapatkan penanganan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi anggota legislatif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebab, kebutuhan pembangunan tetap harus diperhatikan, meskipun pelaksanaannya berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.
Di sisi lain, Jufri juga menyoroti progres perbaikan Jalan Gajah Mada yang sebelumnya mengalami penurunan badan jalan.
Dia menyebut, penanganan ruas jalan tersebut mulai berjalan setelah adanya koordinasi antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan DPRD Kota Tarakan.
Jufri berharap proses perbaikan dapat segera diselesaikan mengingat panjang ruas jalan yang ditangani hanya sekitar 200 meter.
“Target saya harus sebelum tahun baru, sebelum Natal sudah selesai. Enggak boleh lama karena memang pengerjaan tidak terlalu, hanya ruasnya kurang lebih 200 meter kan panjangnya,” ujarnya.
Dia berharap perbaikan Jalan Gajah Mada dapat rampung tepat waktu sehingga masyarakat bisa kembali melintas dengan aman dan nyaman, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).(Adv)
