NUNUKAN,klikkaltara.id – DPRD Kabupaten Nunukan menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini dinilai penting untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, terhadap penerapan Benefits Realization Management (BRM) atau Manajemen Realisasi Manfaat oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
Menurut Arpiah, pendekatan BRM menjadi salah satu upaya untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
“DPRD Nunukan mendukung penuh pelaksanaan manajemen realisasi manfaat oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Kami melihat upaya ini sebagai bagian dari dorongan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik,” ujar Arpiah, Jum’at (6/11/2026).
Ia mengatakan, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memperbaiki pelaksanaan program, efektivitas penggunaan anggaran, serta penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, tindak lanjut atas setiap rekomendasi perlu dilakukan secara serius dan terukur agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebatas pemenuhan administrasi.
“Setiap rekomendasi BPK tentu memiliki tujuan perbaikan. Kami berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya dengan langkah nyata, sehingga hasil pemeriksaan tidak sebatas menjadi catatan administrasi,” katanya.
Arpiah menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten menjadi hal penting agar setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan, sementara pemerintah daerah menjalankan program dan kebijakan. Kami akan terus membangun sinergi dengan Pemkab Nunukan agar rekomendasi BPK mendapat tindak lanjut yang jelas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap perbaikan tata kelola keuangan daerah dapat tercermin melalui peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan tindak lanjut rekomendasi BPK tidak hanya dilihat dari penyelesaian administrasi, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengawal rekomendasi BPK. Harapan kami, setiap rekomendasi dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan,” tutup Arpiah. (Adv)
