NUNUKAN, klikkaltara.id – DPRD Kabupaten Nunukan mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai jembatan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa. Anggota BPD diharapkan aktif menyerap kebutuhan warga serta mengawal pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah, saat menghadiri peresmian dan pengucapan sumpah/janji anggota BPD Kabupaten Nunukan periode 2026–2034, Senin (2/11/2026).
Arpiah mengatakan, BPD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain menjalankan fungsi kelembagaan, BPD juga memiliki tanggung jawab memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa.
“Anggota BPD harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Mereka merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga aspirasi masyarakat harus benar-benar diperjuangkan dan disampaikan dalam forum pembahasan bersama pemerintah desa,” ujarnya.
Menurutnya, BPD harus mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Berbagai persoalan yang dihadapi warga perlu dihimpun dan diperjuangkan melalui komunikasi serta mekanisme musyawarah.
Karena itu, Arpiah mengingatkan pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa. Kedua lembaga harus saling mendukung dan menjalankan fungsi masing-masing demi mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik.
“BPD harus menjadi mitra pemerintah desa yang solid. Komunikasi dan musyawarah harus dikedepankan ketika membahas berbagai persoalan maupun kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan aspirasi warga,” katanya.
Ia juga menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. BPD diharapkan tidak hanya menampung aspirasi, tetapi turut mengawal agar kebutuhan warga mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu, Arpiah meminta seluruh anggota BPD menjaga integritas, transparansi, dan tanggung jawab selama menjalankan masa jabatan. Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kinerja nyata serta mengutamakan kepentingan bersama.
“Anggota BPD harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan kebutuhan warga, kemudian mengawal aspirasi tersebut agar dapat dibahas bersama pemerintah desa. Amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.
Pengucapan sumpah/janji anggota BPD periode 2026–2034 tersebut mencakup tujuh kecamatan, yakni Nunukan, Sebatik, Sebatik Utara, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, dan Sei Menggaris.
Arpiah berharap seluruh anggota BPD yang baru menerima amanah dapat menjalankan tugas secara konsisten, menjaga komunikasi dengan masyarakat, serta berkontribusi dalam mendorong kemajuan desa masing-masing.
“Selamat mengemban amanah dan tanggung jawab baru. Semoga senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas dalam menjalankan tugas serta memperjuangkan aspirasi masyarakat desa,” tutupnya.(Adv)
