oleh

18 Kasus TPPO Terungkap di Kaltara, 108 Orang Jadi Korban

TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) mencatat 18 laporan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang Januari hingga November 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 108 orang tercatat menjadi korban.

Data itu disampaikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kaltara dalam press release di Gedung C Polda Kaltara, Jumat (20/11/2026).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara, Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, S.I.K., S.H., M.Si., mengatakan TPPO merupakan kejahatan serius yang mengancam kemanusiaan. Modus yang digunakan pelaku kerap menyasar masyarakat rentan, terutama mereka yang sedang mencari pekerjaan di luar negeri.

Menurutnya, penanganan TPPO tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku. Pengawasan jalur keberangkatan, pencegahan perekrutan ilegal, dan edukasi kepada masyarakat juga harus diperkuat.

“Penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat,” demikian penekanan dalam kegiatan tersebut.

Wilayah Kaltara menjadi perhatian karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi geografis tersebut memiliki jalur mobilitas pekerja migran yang berpotensi dimanfaatkan jaringan perdagangan orang.

Berdasarkan data Ditreskrimum Polda Kaltara, dari 18 laporan kasus tersebut tercatat 17 perekrut, 8 penyalur, serta 10 pihak yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia (PMI) dan pekerja rumah tangga (PRT).

Sementara itu, dari sisi penanganan perkara, sebanyak 2 kasus masih dalam tahap penyelidikan, 8 kasus tahap penyidikan, dan 8 perkara telah memasuki tahap P21 atau dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

Untuk mengantisipasi bertambahnya korban, Polda Kaltara bersama polres jajaran mengintensifkan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) TPPO pada 13–19 November 2026.

Kegiatan tersebut meliputi pengawasan, penyelidikan, pemantauan jalur keberangkatan, hingga sosialisasi kepada masyarakat di sejumlah titik rawan, terutama kawasan perbatasan dan jalur keberangkatan calon pekerja migran.

Salah satu penindakan dilakukan Polres Nunukan setelah menerima informasi dugaan penampungan calon PMI. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menerbitkan laporan polisi pada 13 November 2026.

Dalam perkara tersebut, petugas mengamankan satu orang terduga pelaku dan mengidentifikasi dua korban yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur nonprosedural.

Selain itu, pengawasan keberangkatan penumpang juga dilakukan di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, untuk mengantisipasi pengiriman pekerja migran secara ilegal.

Upaya pencegahan juga dilakukan Polresta Bulungan dengan memeriksa sejumlah tempat hiburan malam, termasuk Buzz dan B Space. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak adanya pekerja di bawah umur. Dari hasil kegiatan tersebut, polisi tidak menemukan pekerja di bawah umur.

Di sisi lain, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat turut digencarkan. Polres Nunukan melibatkan 100 peserta pada 14 November dan 150 peserta pada 16 November 2026.

Sedangkan Polresta Bulungan melaksanakan sosialisasi melalui DPPPAPKB Kabupaten Bulungan dengan melibatkan 40 peserta.

Pengawasan juga diperluas hingga Pelabuhan Sesayap Hilir oleh Polres Tana Tidung. Pemantauan dilakukan untuk mencegah keberangkatan nonprosedural yang berpotensi dimanfaatkan jaringan perdagangan orang.

Polda Kaltara mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan prosedur.

Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan dan pihak perekrut, termasuk kelengkapan dokumen keberangkatan.

Masyarakat juga diminta segera melapor kepada kepolisian apabila menemukan indikasi perekrutan ilegal, penampungan mencurigakan, maupun praktik perdagangan orang.