TPPO - KLIKKALTARA.ID

DPRD Kaltara Dorong Program Pencegahan TPPO Berbasis Komunitas

Advertorial, Bulungan, DPRD Provinsi Kaltara, Kaltara|17/11/2025

BULUNGAN,klikkaltara.id — Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Hamka, mengusulkan agar Pemerintah Daerah menginisiasi program pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berbasis komunitas di wilayah Kaltara. Usulan

Nunukan

Cegah Bahaya TPPO di Perbatasan, Wakil Ketua DPRD Nunukan Sosialisasikan Perda Nomor 16 Tahun 2015

Advertorial, DPRD Nunukan, Nunukan|08/10/2025

NUNUKAN,klikkaltara.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Ir. Arpiah, S.T., melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, bertempat di Hotel

Nunukan

Sosper Tentang TPPO, Wakil Ketua II DPRD Mengajak Peran Aktif Masyarakat Dalam Pencegahan

Advertorial, DPRD Nunukan, Nunukan|31/05/2025

NUNUKAN – Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Jumat (30/5/2025) di Café Ruang Kosong, Jalan Bhayangkara, Nunukan. Kegiatan ini

Nunukan

Gelar Sosper Nomor 16 Tahun 2015, Mansur Ingatkan Bahaya TPPO

Advertorial, DPRD Nunukan, Nunukan|30/05/2025

NUNUKAN,klikkaltara.id – Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, Menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang bertempat di Restoran Depot Milo Nunukan, Kamis (29/5/2025).

Nunukan

Kolaborasi Bakamla RI & Satgas TNI Gagalkan Pengiriman 25 CPMI Nonprosedural ke Malaysia

Hukrim, Kaltara, Nunukan|15/05/2025

NUNUKAN – Sebanyak 25 Calon Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (CPMI-NP) berhasil diamankan dari upaya pengiriman ilegal menuju Tawau, Malaysia, melalui Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (15/5/2025). Hal

Nunukan

Maraknya Kasus TPPO,Komisi I DPRD Nunukan Koordinasi Ke Disnaker Pemprov Sulsel

Advertorial, DPRD Nunukan, Kaltara, Nunukan|16/01/202521/01/2025

NUNUKAN – Menyikapi maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nunukan, Komisi I DPRD Nunukan menggelar koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (15/1/2025) di Makassar.

DPRD Nunukan

Terjerat TPPO, Beberapa Buruh dan Sopir Pelabuhan Meminta Solusi Ke DPRD

Advertorial, DPRD Nunukan, Nunukan, Polres Nunukan|19/11/2024

NUNUKAN – Komisi I DPRD Kab.Nunukan lakukan Rapat Dengar Pendapat Dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gelora Indonesia terkait penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta nasib beberapa buruh dan sopir

Tag: TPPO