TARAKAN,klikkaltara.id – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti rumitnya regulasi administrasi dalam penanganan bencana. Persoalan tersebut dinilai berpotensi menghambat kecepatan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Siti Laela, saat kunjungan kerja Komisi IV ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi forum diskusi untuk membahas berbagai tantangan penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan petugas hingga mekanisme koordinasi dan penyaluran bantuan di lapangan.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah, didampingi sejumlah anggota, yakni Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman. Kedatangan mereka diterima Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.
Dalam pertemuan itu, Siti Laela mengapresiasi kesigapan petugas BPBD dalam menangani berbagai kejadian bencana, seperti kebakaran hingga tanah longsor yang dipicu kondisi cuaca dan faktor alam.
Namun, politisi Partai Golkar tersebut menilai mekanisme administrasi penyaluran bantuan masih perlu dievaluasi. Menurutnya, regulasi yang terlalu rumit jangan sampai menghambat langkah pemerintah ketika masyarakat membutuhkan pertolongan segera.
Ia menilai kondisi geografis dan dinamika alam di Kaltara membuat potensi bencana sulit diprediksi. Karena itu, diperlukan sistem penanganan yang responsif dan tidak terkendala persoalan birokrasi.
“Biasanya batu bara kan membawa rezeki yang luar biasa, ini malah membawa bencana bagi kita. Tapi betul-betul kondisi alam yang menjadikan banyak kebakaran, bencana, dan berkaitan dengan alam tentunya,” ujar Siti Laela.
Ia juga menyinggung persoalan kewenangan dan regulasi yang kerap membuat pejabat daerah berada dalam posisi dilematis ketika hendak memberikan bantuan secara langsung.
Menurut Siti Laela, persoalan tersebut juga menjadi perhatian setelah dirinya mengikuti kegiatan silaturahmi dan monitoring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Ia mengungkapkan, pengetatan aturan membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam memberikan bantuan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kecamatan.
“Kalau menurut aturan KPK kayaknya untuk membantu langsung daerah terus ke OPD-OPD, kecamatan-kecamatan, itu dilarang sama KPK. Menurutnya itu bukan kewenangannya,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan persoalan administrasi tidak boleh menghilangkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana.
Siti Laela mendorong adanya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih kuat antara BPBD provinsi dengan BPBD kabupaten/kota. Dengan demikian, dukungan pemerintah provinsi dapat segera diberikan ketika terjadi bencana di daerah.
Menurutnya, diperlukan pola kerja sama dan pembagian kewenangan yang jelas antarpemerintah daerah agar tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan koordinasi maupun administrasi.
“Harapan kita, bagaimana cara bekerja sama antara mungkin OPD yang ada di kabupaten kota dengan provinsi. Supaya ada sinergitas dalam penanganan apabila ada bencana di kabupaten, jadi provinsi cepat memberikan bantuan,” pungkasnya.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara berharap sinergi lintas pemerintahan dalam penanggulangan bencana semakin diperkuat. Kecepatan respons, kejelasan kewenangan, serta kemudahan koordinasi menjadi faktor penting agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.(Adv)
















