oleh

Rismanto: Jangan Sampai Wilayah Perbatasan Tertinggal dalam Pembangunan Infrastruktur

TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – Pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara) harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Wilayah perbatasan, kepulauan hingga pedalaman dinilai membutuhkan perhatian serius agar masyarakat tidak tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.

Anggota DPRD Kaltara, Rismanto, menegaskan pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan. Pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terluar turut menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.

Menurutnya, persoalan akses jalan dan jembatan masih menjadi aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik hingga kawasan Krayan.

Infrastruktur tersebut dinilai sangat penting untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan tertinggal dalam pembangunan hanya karena kondisi geografisnya berbeda. Kebutuhan mereka harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujar Rismanto, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, keterbatasan akses transportasi tidak hanya berdampak terhadap mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi distribusi kebutuhan pokok serta pemasaran hasil pertanian dan perikanan.

Karena itu, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis masing-masing daerah.

Rismanto menyebutkan, berbagai aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses akan dibawa ke pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia berharap usulan masyarakat dapat dicermati dan ditindaklanjuti sesuai skala prioritas.

Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya mengacu pada pendekatan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mengawal setiap usulan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga penganggaran.

“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Aspirasi itu akan kita bawa ke pembahasan bersama OPD. Harapannya, ada tindak lanjut sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” tutupnya.(Adv)