TANJUNG SELOR, klikkaltara.id – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mendukung arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, mengatakan arahan KPK menjadi pedoman penting bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, agar menjalankan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, edukasi yang diberikan KPK memberikan pemahaman mengenai batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah.
“KPK ini kan datang khusus memberikan arahan dan petunjuk, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan,” tegas Achmad Djufrie.
Ia menekankan, setiap kebijakan dan program pembangunan harus mengacu pada aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai mekanisme serta terhindar dari potensi penyimpangan.
Achmad Djufrie juga secara khusus mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui Pokir harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Pokir juga harus berjalan sesuai dokumen perencanaan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menilai, kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program merupakan aspek penting dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Karena itu, DPRD Kaltara menyatakan siap mengikuti arahan KPK, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar tetap berada dalam koridor hukum.
“Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan agar dalam menjalankan tugas tidak salah melangkah,” katanya.
Achmad Djufrie berharap koordinasi dan evaluasi bersama KPK dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Dengan kepatuhan terhadap aturan, seluruh program pembangunan di Kaltara diharapkan berjalan transparan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin seluruh program berjalan sesuai aturan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari potensi penyimpangan,” pungkasnya.(Adv)

















