NUNUKAN,klikkaltara.id – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Gat Kaleb, menyoroti kondisi pembangunan infrastruktur di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi wilayah Krayan dan sekitarnya. Menurutnya, hingga saat ini masyarakat di perbatasan masih menghadapi tantangan berat karena minimnya pembangunan dasar.
“Kalau ditanya bagaimana kondisi infrastruktur di Dapil IV, saya jujur saja, sebagian besar jalan itu satu batu pun belum ada,” ungkap Gat dengan nada prihatin usai Rapat Paripurna Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-26, Minggu (12/10/2025).
Ia membandingkan usia Kabupaten Nunukan yang telah memasuki 26 tahun dengan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan yang masih tertinggal jauh.
“Logikanya, kalau anak sudah 26 tahun, mestinya sudah bisa kerja, mandiri, bahkan berkeluarga. Tapi di daerah perbatasan, jalan belum ada, jembatan belum dibangun, listrik pun belum menyala penuh,” ujarnya.
Anggaran Dinilai Tak Berpihak
Gat juga menyoroti ketimpangan dalam pembagian anggaran pembangunan. Ia menilai Dapil IV belum mendapat porsi yang sebanding dengan tingkat keterisolasian wilayahnya.
“Kalau Nunukan dapat seribu, mestinya Dapil IV itu dapat lima puluh ribu atau seratus ribu supaya bisa mengejar ketertinggalan. Tapi sekarang, jangankan seratus ribu, seribu pun belum tentu sampai,” tegasnya.
Meski suasana rapat paripurna berlangsung meriah, Gat mengaku tidak ikut larut dalam euforia.
“Tadi semua orang tepuk tangan, saya tidak. Karena saya merasa belum ada alasan untuk tepuk tangan. Masih banyak masyarakat kita yang belum merasakan kehadiran negara,” katanya.
Dorong Pencabutan Moratorium DOB
Lebih jauh, Gat mengungkapkan bahwa dirinya tengah memperjuangkan pencabutan moratorium pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui jalur judicial review di Jakarta. Namun ia menegaskan, yang terpenting bukan status administratif, melainkan hadirnya negara secara nyata di wilayah perbatasan.
“Kita sedang ajukan judicial review supaya moratorium bisa dicabut. Tapi saya juga bilang, kita tidak mengejar DOB semata, karena DOB belum tentu menjamin kesejahteraan,” ujarnya.
Negara Harus Hadir di Kampung-Kampung
Menurut Gat, kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke pelosok.
“Negara itu harus hadir di kampung-kampung, di pondok-pondok, di sawah, di hutan. Kehadirannya itu bisa dilihat lewat jalan, listrik, sekolah, air bersih. Itu yang masyarakat tunggu,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia mengajak pemerintah untuk mengubah paradigma dalam penyusunan anggaran agar lebih berpihak pada daerah tertinggal.
“Mindset kita terhadap anggaran harus berpihak. Tanpa keberpihakan yang jelas, tidak akan pernah ada pembangunan yang adil dan merata,” tutupnya.
