TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menagih kepastian pemerintah pusat terkait rencana pembangunan konektivitas jalan di kawasan perbatasan yang membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun. Hingga kini, proyek berskala besar tersebut belum menunjukkan realisasi.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, meminta pemerintah pusat segera menindaklanjuti komitmen pembangunan melalui kepastian anggaran dan tahapan pelaksanaan. Menurutnya, masyarakat perbatasan membutuhkan kepastian pembangunan, bukan sekadar janji.
“Kami dari DPRD Kaltara akan terus mengawal janji pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran pembangunan konektivitas perbatasan ini. Sejauh ini belum jalan. Kami berharap pembangunan ini segera direalisasikan,” kata Achmad Djufrie saat dikonfirmasi melalui telepon di Tanjung Selor, Sabtu (14/11/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, akses jalan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat di kawasan perbatasan. Keterbatasan infrastruktur selama ini menghambat mobilitas penduduk, distribusi barang, hingga jangkauan pelayanan publik.
Selain membuka akses antarkawasan, pembangunan konektivitas jalan juga dinilai penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi dan mengurangi keterisolasian wilayah perbatasan.
Achmad menjelaskan, DPRD bersama pemerintah daerah telah berulang kali menyampaikan persoalan infrastruktur perbatasan kepada kementerian terkait. Berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui rapat dengar pendapat (RDP) juga menjadi bahan perjuangan legislatif daerah untuk mendorong keterlibatan pemerintah pusat.
Dia turut mengapresiasi kunjungan sejumlah pejabat pemerintah pusat yang telah meninjau langsung kondisi jalan di kawasan perbatasan. Namun, menurutnya, peninjauan lapangan harus menghasilkan keputusan konkret.
Pemerintah pusat diminta segera memastikan alokasi anggaran, menyusun perencanaan teknis, serta menetapkan jadwal pelaksanaan pembangunan agar proyek tersebut tidak terus tertunda.
Achmad menilai kebutuhan anggaran sekitar Rp32 triliun mencerminkan besarnya tantangan pembangunan konektivitas di wilayah perbatasan Kaltara. Dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak mungkin menanggung seluruh pembiayaan pembangunan tersebut.
Karena itu, dukungan anggaran pemerintah pusat menjadi faktor penting agar pembangunan jalan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan cakupan wilayah.
DPRD Kaltara, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus membangun komunikasi dengan kementerian terkait untuk mengawal perkembangan kebijakan anggaran dan realisasi pembangunan infrastruktur perbatasan.
“Kami berharap komitmen yang sudah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat kembali hanya menerima janji, sementara kebutuhan pembangunan di lapangan masih belum terpenuhi,” tegasnya.(Adv)
