TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi harus memastikan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dilakukan secara akuntabel, transparan, dan benar-benar diarahkan pada sektor produktif. Penegasan ini menjadi salah satu catatan penting Fraksi Golkar dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Fraksi Golkar, Adi Nata Kusuma, menjelaskan bahwa dalam struktur APBD 2026 yang mengalami defisit sebesar Rp 30 miliar, SILPA tahun sebelumnya diproyeksikan menjadi sumber utama pembiayaan netto senilai Rp 50 miliar. Dana tersebut direncanakan untuk menutup defisit sekaligus mendukung penyertaan modal daerah.
Menurutnya, SILPA tidak boleh hanya menjadi angka pelengkap dalam struktur anggaran, tetapi harus digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Golkar meminta agar penggunaan SILPA dilakukan secara akuntabel, transparan, dan diarahkan hanya untuk program-program produktif,” tegas Adi.
Golkar menilai bahwa SILPA harus mampu menjadi solusi atas rendahnya porsi Belanja Modal daerah, yang dalam rancangan APBD 2026 hanya tercatat sebesar 3,26 persen. Fraksi juga mengkritisi masih tingginya ketergantungan pada Belanja Operasi sehingga ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas.
Adi menekankan, dengan adanya SILPA, Pemprov seharusnya dapat menambah porsi belanja yang benar-benar menyentuh kepentingan publik, termasuk realokasi untuk peningkatan Belanja Modal senilai Rp 80–90 miliar. Selain itu, Fraksi mendorong agar SILPA dimanfaatkan untuk program strategis seperti padat karya, pemberdayaan UMKM, serta penguatan sektor pangan yang memiliki dampak langsung pada ekonomi masyarakat.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi dapat menyajikan data pendukung yang detail dan membuka ruang dialog konstruktif mengenai setiap alokasi dana, termasuk SILPA, demi terciptanya APBD 2026 yang benar-benar bekerja bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kaltara,” pungkasnya. (Adv)
