BULUNGAN,klikkaltara.id – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Komisi III, Rismanto, S.T, M.T, M.PSDA, menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Nunukan yang dinilai masih jauh dari standar ideal. Ia menegaskan perlunya keseriusan pemerintah pusat agar percepatan pembangunan tidak hanya menjadi wacana tahunan.
Menurut Rismanto, infrastruktur dasar seperti jalan lintas kecamatan, akses menuju desa-desa perbatasan, hingga fasilitas publik di wilayah terpencil masih belum mendapat penanganan yang memadai. Kondisi itu bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga menekan potensi pertumbuhan ekonomi di daerah strategis tersebut.
“Nunukan ini beranda negara. Tapi faktanya, akses jalan ke banyak wilayah strategis masih rusak berat. Ini ironi,” ujarnya usai rapat Paripurna, Senin (17/11/25).
Ia mengungkapkan laporan kerusakan infrastruktur terus masuk ke Komisi III, mulai dari ruas jalan di Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Krayan Selatan, hingga wilayah pesisir Sebatik. Namun, pemerintah daerah dinilai masih menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan berulang.
“Yang kita butuhkan sekarang bukan alasan, tapi roadmap dan komitmen. Infrastruktur ini menentukan masa depan Nunukan,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Rismanto menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diperkuat. Program kementerian terkait, kata dia, seharusnya lebih memprioritaskan wilayah perbatasan sebagai zona strategis nasional. “Pemerintah pusat harus melek, perlu ada intervensi, karena ini wilayah perbatasan sekaligus zona strategis nasional,” katanya.
Selain jalan, ia juga menyoroti kualitas jembatan penghubung antar-desa yang masih jauh dari standar, minimnya fasilitas irigasi pertanian, hingga lambannya perbaikan fasilitas publik yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar daftar proyek musiman yang tak menyentuh masalah inti.
“Kalau perbatasan dibiarkan begini terus, bagaimana kita bisa bicara soal daya saing? Infrastruktur adalah titik awal dari semua kemajuan,” ujarnya.
Rismanto menegaskan Komisi III DPRD Kaltara akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pembangunan infrastruktur, khususnya di Nunukan, serta memperketat pengawasan penggunaan anggaran. “Yang kami inginkan sederhana: rakyat Nunukan merasakan kehadiran negara,” tutupnya.
(Sumber ka)
