TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperjuangkan pemerataan akses komunikasi hingga wilayah pedalaman dan perbatasan mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kaltara, Rismanto.
Ia menilai, langkah Pemprov Kaltara menyampaikan aspirasi masyarakat pedalaman kepada pemerintah pusat merupakan bagian penting dalam mendorong pemerataan infrastruktur telekomunikasi, khususnya di daerah yang masih mengalami keterbatasan jaringan.
Menurut Rismanto, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil memiliki hak yang sama untuk menikmati akses komunikasi dan kemajuan teknologi seperti masyarakat di kawasan perkotaan.
Terlebih di era digital saat ini, jaringan telekomunikasi menjadi kebutuhan mendasar yang menunjang berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi hingga akses informasi.
“Kami mengapresiasi perjuangan Pemprov Kaltara yang terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat pedalaman. Pemerataan jaringan komunikasi sangat penting agar masyarakat di wilayah terpencil juga bisa menikmati kemajuan teknologi,” ujarnya, Ahad (22/11/2026).
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul kunjungan kerja Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, ke Kecamatan Long Pujungan, Kabupaten Malinau, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan bersama pemerintah kecamatan, kepala desa, perangkat daerah, dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Pujungan, sejumlah kebutuhan pembangunan wilayah pedalaman dibahas, termasuk persoalan keterbatasan jaringan komunikasi.
Rismanto menilai, kunjungan langsung tersebut menjadi bagian penting dalam menyerap aspirasi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses infrastruktur.
Ia berharap, aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan dukungan pemerintah pusat, sehingga pembangunan jaringan telekomunikasi bisa menjangkau lebih banyak kawasan pedalaman dan perbatasan di Kaltara.
Menurutnya, ketersediaan jaringan komunikasi tidak hanya mempermudah aktivitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang pengembangan potensi ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah terpencil.
“Ini merupakan langkah positif. Kita berharap sinergi pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat terus berjalan baik sehingga kebutuhan masyarakat pedalaman, khususnya akses komunikasi, bisa semakin diperhatikan,” tutupnya. (Adv)











