oleh

Rahman Soroti Pemangkasan Beasiswa Kaltara, Berharap Kembali Rp15 Miliar

NUNUKAN,klikkaltara.id – Penurunan anggaran beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Rp15 miliar menjadi Rp5 miliar pada 2026 menjadi perhatian Anggota DPRD Kaltara, Rahman. Ia berharap alokasi bantuan pendidikan tersebut dapat kembali ditingkatkan menjadi Rp15 miliar pada 2027.

Persoalan itu disampaikan Rahman saat melaksanakan kegiatan reses di lima titik wilayah Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Dalam kegiatan tersebut, ia menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan, bantuan perlengkapan nelayan hingga persoalan pendidikan.

Rahman menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap kemampuan pemerintah provinsi dalam mengakomodasi berbagai usulan masyarakat. Terlebih, setiap program yang diajukan harus disesuaikan dengan pembagian kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Menurutnya, sejumlah aspirasi masyarakat di Pulau Sebatik belum dapat ditindaklanjuti melalui anggaran provinsi karena berada di luar kewenangan Pemprov Kaltara.

“Sejak adanya efisiensi anggaran, setiap usulan kegiatan yang diajukan ke provinsi harus sesuai dengan kewenangan provinsi. Karena itu, ada sejumlah aspirasi masyarakat yang belum bisa diakomodasi,” jelasnya.

Selain infrastruktur, kebutuhan nelayan, khususnya petani rumput laut, turut menjadi perhatian dalam kegiatan reses tersebut. Masyarakat mengharapkan dukungan berupa tali dan pelampung untuk menunjang aktivitas usaha mereka.

Rahman menyebutkan, bantuan bagi sektor perikanan dan kelautan tersebut masih memungkinkan diperjuangkan melalui pemerintah provinsi karena sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Di sektor pendidikan, Rahman menyoroti pemangkasan anggaran beasiswa yang dinilai cukup signifikan. Pada 2025, Pemprov Kaltara mengalokasikan anggaran beasiswa sebesar Rp15 miliar. Namun, pada 2026 jumlahnya berkurang menjadi hanya Rp5 miliar akibat kebijakan efisiensi.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat kembali meningkatkan alokasi anggaran tersebut pada 2027 sehingga kesempatan masyarakat untuk memperoleh bantuan pendidikan semakin luas.

“Untuk tahun ini karena efisiensi anggaran, yang sebelumnya pada 2025 dianggarkan Rp15 miliar, sekarang hanya Rp5 miliar. Kami berharap pada 2027 nanti anggarannya bisa kembali seperti sebelumnya,” ungkapnya.

Rahman juga meminta masyarakat memahami adanya perubahan mekanisme dalam memperjuangkan aspirasi melalui lembaga legislatif. Menurutnya, tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Ia mengakui, selama ini sebagian masyarakat memiliki anggapan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan melalui anggota DPRD dapat langsung diwujudkan.

Namun, kondisi efisiensi anggaran saat ini membuat proses pengusulan dan realisasi program harus lebih selektif.

“Dulu masyarakat menganggap setiap usulan DPRD bisa dikerjakan. Tetapi dengan kondisi efisiensi seperti sekarang, tentu tidak bisa lagi seperti itu,” pungkasnya.(Adv)