TARAKAN,klikkaltara.id – Kejelasan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Listiani, dalam upaya memperkuat penanggulangan bencana di daerah.
Menurutnya, diperlukan regulasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar pelaksanaan penanganan bencana tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan Listiani saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltara ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, bersama sejumlah anggota, yakni Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman. Rombongan diterima Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.
Listiani mengatakan, pemahaman terhadap batas kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sangat penting, terutama bagi anggota legislatif dalam menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah.
Ia mengaku, sebelumnya sempat mengalami kebingungan dalam menentukan langkah yang bisa dilakukan DPRD provinsi untuk membantu penanganan bencana di kabupaten/kota. Sebab, terdapat aturan yang mengatur batas kewenangan setiap tingkatan pemerintahan.
“Kami sempat bingung apa yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. KPK juga mengingatkan bahwa sebelum memberikan bantuan, harus dilihat terlebih dahulu apakah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota,” ungkap Listiani.
Meski demikian, menurutnya, keterbatasan kewenangan bukan berarti pemerintah provinsi tidak dapat berkontribusi dalam mendukung penanganan bencana di daerah.
Karena itu, diperlukan pemahaman bersama untuk mengidentifikasi ruang kontribusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dukungan dari DPRD provinsi tetap dapat dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Listiani juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap tingkatan pemerintahan dapat menjalankan perannya secara terarah tanpa menimbulkan persoalan kewenangan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara berharap memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan, kesiapan, serta berbagai tantangan yang dihadapi BPBD Tarakan dalam penanggulangan bencana.
Hasil koordinasi itu selanjutnya diharapkan menjadi bahan bagi DPRD Kaltara dalam mendorong penguatan kebijakan, peningkatan kesiapsiagaan, serta perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman bencana di wilayah Kalimantan Utara. (Adv)











