TARAKAN,klikkaltara.id – Persoalan infrastruktur lingkungan masih menjadi keluhan utama masyarakat Kota Tarakan. Mulai dari jalan lingkungan yang belum disemenisasi, kerusakan jalan, hingga kebutuhan pembangunan drainase disampaikan warga dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 yang digelar di Kota Tarakan beberapa waktu yang lalu. Warga berharap berbagai persoalan infrastruktur di lingkungan permukiman mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti pemerintah.
Selain perbaikan jalan dan pembangunan drainase, warga yang tinggal di kawasan dengan kontur tanah miring juga meminta adanya penanganan sistem pengendalian aliran air.
Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi genangan hingga potensi pergeseran tanah, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jufri Budiman yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kaltara mengatakan, seluruh masukan masyarakat telah dicatat untuk diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Namun, dia mengingatkan bahwa setiap usulan program harus memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
“Kami diperintahkan saat ini, ketika membuat program dan juga menitip ke pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Utara, Pak Gubernur menyampaikan boleh-boleh saja dititipkan kepada kami program, tapi harus sesuai dengan kewenangan karena sekarang tidak bisa keluar dari kewenangan,” ujar Jufri.
Dia menjelaskan, sejumlah ruas jalan di Tarakan memang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara. Di antaranya kawasan Gunung Selatan, Jalan Gajah Mada, serta Jalan Lingkar.
Sementara itu, sebagian besar jalan lingkungan di kawasan permukiman, termasuk akses jalan di tingkat RT, merupakan kewenangan Pemerintah Kota Tarakan.
Karena itu, Jufri menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Dia juga berkomitmen membangun komunikasi dengan DPRD Kota Tarakan dan Pemerintah Kota Tarakan untuk mendorong penanganan berbagai persoalan infrastruktur lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Jufri turut menyampaikan perkembangan perbaikan Jalan Gajah Mada yang sebelumnya mengalami penurunan badan jalan dan dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, penanganan ruas jalan tersebut sudah mulai dilakukan melalui koordinasi antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan DPRD Kota Tarakan.
Dengan panjang penanganan sekitar 200 meter, Jufri berharap pekerjaan dapat diselesaikan sebelum perayaan Natal 2026.
“Target saya harus sebelum tahun baru, sebelum Natal sudah selesai. Enggak boleh lama karena memang pengerjaan tidak terlalu, hanya ruasnya kurang lebih 200 meter kan panjangnya,” tegasnya.
Dia berharap perbaikan Jalan Gajah Mada dapat rampung sesuai target sehingga masyarakat bisa menikmati akses jalan yang lebih aman dan nyaman, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Jufri menambahkan, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan, sekaligus mendorong sinergi antarpemerintah agar kebutuhan infrastruktur di Kota Tarakan dapat ditangani secara bertahap. (ADV)
