TARAKAN,klikkaltara.id – Keterbatasan anggaran jaminan kesehatan dan ketidaksinkronan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supaad Hadianto.
Persoalan tersebut dibahas Supaad saat menggelar reses di Hotel Lembasung, Jumat (14/11/2025). Dalam pertemuan itu, dia menghadirkan BPJS Kesehatan untuk memberikan pemahaman terkait program jaminan kesehatan kepada masyarakat, termasuk pengemudi ojek online dan sejumlah ketua RT.
Supaad mengungkapkan, kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk membiayai peserta PBI JKN pada 2027 diperkirakan hanya sebesar Rp6,14 miliar. Anggaran tersebut diproyeksikan mampu menjangkau sekitar 12.000 hingga 13.000 warga.
Jumlah itu lebih terbatas dibandingkan cakupan peserta yang sebelumnya ditanggung pemerintah provinsi. Karena itu, Supaad menilai perlu ada pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Harapan saya, pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun, setelah kita bahas dalam KUAPPAS, kemampuan pemerintah provinsi saat ini hanya Rp6,14 miliar,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat memiliki beberapa skema pembiayaan, yakni PBI yang ditanggung pemerintah pusat, peserta mandiri yang membayar iuran sendiri, serta PBI yang dibiayai pemerintah daerah melalui APBD.
Supaad mencontohkan kondisi di Kota Tarakan pada 2026. Dari sekitar 9.000 peserta yang sebelumnya dibiayai melalui APBD provinsi, pemerintah kota mengambil alih pembiayaan sekitar 6.000 peserta. Sementara sekitar 3.000 peserta lainnya masih membutuhkan kepastian status dan validasi data.
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar masyarakat tidak kehilangan akses jaminan kesehatan akibat ketidakakuratan data maupun ketidaksinkronan kebijakan antarpemerintah daerah.
“Yang 3.000 ini juga perlu divalidasi. Jangan sampai ternyata mereka sudah mandiri atau memiliki status lain. Jadi, pendataan ini yang paling penting. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga harus berjalan,” tegasnya.
Supaad menambahkan, penentuan penerima bantuan juga berkaitan dengan sistem desil yang digunakan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, validasi data menjadi penting agar bantuan benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria.
Dia mendorong Dinas Kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam memperbarui serta menyinkronkan data kepesertaan.
Supaad berharap persoalan pembiayaan dan pendataan PBI JKN dapat segera diselesaikan melalui kerja sama lintas pemerintahan. Dengan begitu, masyarakat yang berhak menerima bantuan tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. (Adv)
