TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah pada tahun anggaran 2027 menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. DPRD Kaltara meminta pemerintah lebih selektif menentukan program dan kegiatan agar anggaran yang tersedia benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan kondisi keuangan daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun arah kebijakan pembangunan. Pemerintah, menurutnya, perlu realistis dalam menentukan program dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
“Seluruh aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Namun, dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, perlu ada pemetaan usulan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Nasir.
Dia menegaskan, penentuan skala prioritas bukan berarti mengabaikan aspirasi masyarakat. Langkah tersebut justru diperlukan agar anggaran tidak terpecah ke terlalu banyak kegiatan yang dampaknya kurang maksimal.
Menurut Nasir, program yang diprioritaskan harus memiliki manfaat jelas dan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat. Dengan begitu, keterbatasan anggaran tetap bisa dimanfaatkan secara optimal.
Selain persoalan prioritas, Nasir juga mengingatkan pentingnya memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Dia menilai, tidak semua persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Karena itu, setiap usulan harus dikaji berdasarkan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun penggunaan anggaran.
“Setiap usulan harus dilihat kewenangannya. Jangan sampai program yang direncanakan justru tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah provinsi.
Koordinasi dengan kabupaten dan kota juga penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan tindak lanjut,” tegasnya.
DPRD Kaltara berharap keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik maupun terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah provinsi diminta memastikan setiap program yang masuk dalam perencanaan memiliki sasaran yang jelas, manfaat terukur, serta sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.
Nasir menilai, ketepatan menentukan prioritas akan menjadi kunci agar pembangunan di Kaltara tetap berjalan pada 2027.
Dengan perencanaan yang matang dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, keterbatasan fiskal diharapkan tidak mengurangi manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.(Adv)











