TARAKAN,klikkaltara.id – Keluhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terpaksa membeli obat menggunakan uang pribadi akibat kekosongan stok di rumah sakit menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, di Hotel Lembasung, Jumat (14/11/2025).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusuf Eka Darmawan, menegaskan penyediaan obat merupakan tanggung jawab rumah sakit. Karena itu, pasien peserta JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan ketika obat yang dibutuhkan tidak tersedia.
Menurut Yusuf, apabila pasien terpaksa membeli obat di luar rumah sakit akibat kekosongan stok, biaya pembelian tersebut wajib diganti oleh pihak rumah sakit.
“Kalau memang situasinya harus membeli obat, sebenarnya bukan peserta yang harus membeli, tetapi rumah sakit yang menyediakan. Namun, kalau di lapangan pasien terpaksa disuruh membeli, uangnya harus diganti oleh rumah sakit,” jelas Yusuf.
Dia menegaskan, alasan kekosongan stok tidak serta-merta menghapus kewajiban rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan pengobatan pasien.
Pasien yang telah membeli obat di luar rumah sakit juga dapat mengajukan penggantian biaya dengan melampirkan bukti pembelian atau kuitansi.
“Kalau memang ada masyarakat yang membeli obat di luar, nanti bisa diklaim. Berapa pun harganya harus diganti oleh rumah sakit, karena itu tugas rumah sakit menyediakan obat,” tegasnya.
Persoalan ketersediaan obat tersebut mengemuka dalam dialog reses Supaad Hadianto yang menghadirkan BPJS Kesehatan sebagai narasumber. Kegiatan ini diikuti pengemudi ojek online, sejumlah ketua RT, serta masyarakat.
Melalui dialog tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat mengakses layanan kesehatan, khususnya terkait pemenuhan hak peserta JKN dan ketersediaan obat di rumah sakit. (Adv)
