TARAKAN,klikkaltara.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H. Muddain, menegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam pengalokasian anggaran pembangunan. Penegasan itu disampaikan saat menggelar reses dan silaturahmi bersama ratusan warga di kawasan Sebengkok, Kota Tarakan,
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama terkait pembangunan infrastruktur permukiman. Mulai dari semenisasi jalan lingkungan, perbaikan drainase di lorong-lorong hingga pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
Muddain menjelaskan, tidak semua usulan masyarakat dapat dibiayai melalui anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Sebab, pembangunan infrastruktur lingkungan seperti jalan dan drainase permukiman merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
“Saya harus menyampaikan ini secara terbuka agar tidak ada kesalahpahaman secara politik. Saya tidak bisa ikut campur membantu perbaikan semenisasi maupun drainase di lorong-lorong karena itu bukan menjadi domain kebijakan atau kewenangan Pemerintah Provinsi, melainkan wilayah kewenangan Pemerintah Kota Tarakan,” tegasnya.
Menurut Muddain, penggunaan anggaran daerah memiliki aturan dan pembagian kewenangan yang wajib dipatuhi. Termasuk dalam mengakomodasi usulan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Karena itu, setiap aspirasi pembangunan harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar tidak menyalahi ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Muddain memastikan Pemprov Kaltara tetap memiliki ruang untuk mendukung kebutuhan masyarakat Tarakan melalui program yang menjadi kewenangan provinsi.
Salah satunya melalui bantuan hibah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dia memaparkan rencana dukungan anggaran untuk pembangunan dan pembenahan rumah ibadah serta kegiatan sosial keagamaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Muddain berharap masyarakat memahami pembagian kewenangan tersebut sehingga aspirasi yang disampaikan melalui reses dapat diteruskan kepada pemerintah yang tepat.
Dia menegaskan, reses bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana menyerap kebutuhan masyarakat sekaligus menjelaskan peluang dukungan program pemerintah sesuai kewenangannya.(Adv)
