TANJUNG SELOR, klikkaltara.id – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan investasi sektor perkebunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu poin utama dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun plasma atau pola kemitraan minimal 20 persen bagi masyarakat sekitar.
Ketentuan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan pertumbuhan investasi perkebunan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak masyarakat adat, serta kelestarian lingkungan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin, mengatakan, pembahasan Ranperda tersebut tidak hanya berorientasi pada pengembangan investasi dan peningkatan produksi perkebunan. DPRD juga memastikan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memperoleh perlindungan serta manfaat dari aktivitas perusahaan.
Menurutnya, investasi perkebunan tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional justru terabaikan.
“Perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat menjadi salah satu substansi penting dalam Ranperda ini. Kehadiran investasi perkebunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru mengabaikan hak-hak mereka,” ujar Komaruddin.
Selain kewajiban fasilitasi kebun plasma minimal 20 persen, Ranperda tersebut juga mengatur penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.
Perusahaan diwajibkan mengedepankan musyawarah dalam setiap proses yang berkaitan dengan hak masyarakat adat. Persetujuan atas pemanfaatan lahan juga harus diberikan secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan.
“Perusahaan harus menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat. Setiap proses yang berkaitan dengan hak masyarakat harus mengedepankan musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat setempat,” tegasnya.
Tak hanya persoalan sosial, aspek perlindungan lingkungan juga menjadi perhatian dalam Ranperda tersebut. Salah satunya melalui larangan membuka lahan dengan cara membakar untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan serta mencegah kerusakan lingkungan.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Meski demikian, DPRD mengingatkan agar persetujuan regulasi tidak sekadar menjadi formalitas. Pemerintah Provinsi Kaltara diminta memastikan seluruh ketentuan benar-benar diterapkan dan dipatuhi perusahaan perkebunan.
Pengawasan harus difokuskan pada pemenuhan kewajiban kebun plasma, pelaksanaan pola kemitraan, perlindungan hak masyarakat hukum adat, hingga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan.
“Regulasi ini harus benar-benar dilaksanakan dan diawasi. Pemerintah daerah harus memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya, termasuk fasilitasi plasma, perlindungan hak masyarakat, dan menjaga lingkungan. Jangan sampai aturan sudah dibuat, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan,” tambah Komaruddin.
Melalui regulasi tersebut, DPRD Kaltara berharap pembangunan perkebunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan keuntungan perusahaan. Lebih dari itu, sektor perkebunan diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kepastian perlindungan hak, serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. (Adv)
