TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – Optimalisasi aset daerah menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). DPRD Kaltara meminta aset yang belum produktif segera dipetakan dan dimanfaatkan agar tidak sekadar menjadi beban administrasi pemerintah.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara, H. Ladullah, mengatakan aset pemerintah memiliki potensi ekonomi yang bisa dikembangkan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Hal itu disampaikannya saat membacakan laporan akhir Pansus I terhadap Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rapat paripurna.
Ladullah menilai inventarisasi dan pemetaan menjadi langkah awal untuk mengetahui aset yang belum dimanfaatkan serta menentukan skema pengelolaannya.
“Aset daerah yang belum dimanfaatkan harus segera diidentifikasi dan dipetakan Jangan sampai kekayaan yang dimiliki pemerintah hanya menjadi barang inventaris tanpa memberikan nilai tambah bagi daerah,” tegasnya,saat di komfirmasi media, Sabtu (14/11).
Pansus kemudian merekomendasikan pemerintah memanfaatkan aset tersebut melalui penyewaan maupun kerja sama dengan pihak ketiga sesuai regulasi.
Selain berpotensi menambah PAD, pemanfaatan aset juga dapat meningkatkan nilai guna barang milik daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi ekonomi.
Pansus turut meminta Pemprov Kaltara segera menyusun Pergub sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda. Aturan ini dibutuhkan untuk memastikan seluruh OPD menjalankan pengelolaan aset secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Ranperda tersebut telah melalui pembahasan sejak Februari hingga November 2026. Regulasi baru ini memperbarui Perda Nomor 18 Tahun 2019 agar selaras dengan perkembangan ketentuan kementerian terkait.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut dalam rapat paripurna.
DPRD berharap implementasi aturan baru ini mampu memperbaiki tata kelola barang milik daerah sekaligus membuka peluang peningkatan PAD dari aset-aset yang selama ini belum dimanfaatkan.(Adv)
