NUNUKAN, klikkaltara.id – DPRD Kabupaten Nunukan mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Sejumlah program dan arah perubahan anggaran kembali ditelaah untuk memastikan penggunaannya tetap sesuai kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah.
Pembahasan tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD Perubahan 2026.
Rapat evaluasi dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa, didampingi Wakil Ketua I DPRD Nunukan Ir. Arpiah, ST., M.I.Kom. Turut hadir Plt Sekretaris Daerah Nunukan H.R. Iwan Kurniawan, Kepala Bappeda, Kepala DPKAD, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, DPRD tidak hanya mencermati jawaban pemerintah daerah, tetapi juga kembali mendalami arah perubahan anggaran yang diajukan. Pembahasan diarahkan pada program-program yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta pencapaian target pembangunan daerah.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan turut menyampaikan sejumlah saran dan masukan sebagai bahan pendalaman pada tahapan pembahasan berikutnya.
Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa mengatakan evaluasi terhadap RAPBD Perubahan menjadi tahapan penting sebelum DPRD mengambil keputusan atas rancangan anggaran tersebut.
“Setiap perubahan anggaran harus dilihat secara menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan program, kemampuan keuangan daerah maupun manfaatnya bagi masyarakat,” kata Leppa,Selasa,(29/9/2026).
Sementara itu, Plt Sekda Nunukan H.R. Iwan Kurniawan bersama jajaran pemerintah daerah memberikan penjelasan terhadap sejumlah materi yang menjadi perhatian DPRD selama proses evaluasi berlangsung.
Pembahasan RAPBD Perubahan 2026 selanjutnya akan terus dilakukan melalui tahapan pendalaman antara DPRD dan pemerintah daerah. Setelah seluruh proses evaluasi dan pembahasan selesai, rancangan tersebut akan memasuki tahapan persetujuan DPRD.
DPRD Nunukan menekankan agar setiap perubahan dalam struktur anggaran tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Nunukan.(Adv)
