NUNUKAN,klikkaltara.id – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) terus memperkuat pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Salah satunya melalui sinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam penyaluran bantuan senilai sekitar Rp150 juta kepada 40 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Nunukan.
Bantuan disalurkan melalui Sentra Handayani Jakarta Timur dengan menyasar penyandang disabilitas, anak, lanjut usia (lansia), serta PPKS dengan permasalahan NAPZA.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial DSP3A Kabupaten Nunukan, Yarius Pare Ruru, mengatakan Pemkab Nunukan berperan dalam memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil asesmen integratif yang melibatkan pendamping Kemensos bersama DSP3A Nunukan.
“Yang kita lakukan bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi memastikan bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan sesuai dengan hasil asesmen, karena setiap penerima manfaat memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda,” ujar Yarius, Senin (28/9/2026).
Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan hidup layak, bantuan kewirausahaan, serta alat bantu bagi penyandang disabilitas. Jenis bantuan disesuaikan dengan hasil asesmen masing-masing penerima.
Yarius mengatakan, bantuan tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong penerima manfaat agar lebih mandiri.
“Bagi yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar, kita bantu sesuai kebutuhannya. Sementara bagi yang memiliki potensi usaha, bantuan kewirausahaan diharapkan dapat mendukung mereka agar lebih mandiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendampingan menjadi bagian penting dalam proses pelayanan sosial. DSP3A Nunukan bersama pendamping Kemensos melakukan penjangkauan, asesmen, koordinasi hingga pendampingan terhadap penerima manfaat.
“Sinergi antara Sentra Handayani, pendamping Kemensos dan DSP3A Nunukan ini sangat penting. Kemensos hadir untuk masyarakat Nunukan, dan kami di daerah berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat terhubung dengan pelayanan serta bantuan yang tersedia,” katanya.
Menurut Yarius, kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari komitmen memperluas akses pelayanan sosial, termasuk bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Kita ingin masyarakat yang membutuhkan tidak merasa sendiri. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan terus berupaya membangun sinergi agar pelayanan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk di wilayah perbatasan,” pungkasnya.(Adv)
