NUNUKAN,klikkaltara.id – Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh etnis berkomitmen memperkuat sinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta stabilitas daerah.
Komitmen tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang VIP Forkopimda Kantor Bupati Nunukan, Rabu (5/8/2026), menyusul beredarnya unggahan bermuatan provokatif bernuansa SARA di media sosial.
Rapat dipimpin Bupati Nunukan H. Irwan Sabri didampingi Wakil Bupati Hermanus. Pertemuan itu menjadi forum bersama untuk memastikan situasi tetap kondusif sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Bupati Irwan Sabri menegaskan Kabupaten Nunukan merupakan rumah bersama bagi masyarakat yang berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya. Karena itu, menurutnya, keberagaman harus dijaga sebagai kekuatan dalam membangun daerah.
“Nunukan adalah rumah bersama bagi berbagai suku, agama, dan budaya. Keberagaman merupakan kekuatan yang harus terus dijaga melalui kebersamaan dan toleransi,” ujar Irwan Sabri.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Polres Nunukan yang telah menangani persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Hermanus mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Menurutnya, menjaga Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan yang aman, damai, dan harmonis merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Kapolres Nunukan AKBP Ruslaeni mengajak masyarakat untuk menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum serta tidak menyebarkan konten yang berpotensi memicu perpecahan.
“Kami mengimbau masyarakat agar bijak bermedia sosial, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta mempercayakan proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.
Dalam rapat tersebut, para tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan paguyuban menyatakan komitmen menjaga persatuan, memperkuat komunikasi lintas etnis, serta mendukung penyelesaian setiap persoalan melalui jalur hukum dan musyawarah.
Forum juga menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya memperkuat koordinasi antar-elemen masyarakat, meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi provokatif di media sosial, mendukung penuh proses penegakan hukum, serta menggelar deklarasi damai sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas Kabupaten Nunukan.(Adv)
