BULUNGAN, klikkaltara.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Ruman Tumbo mengaku prihatin dengan kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan. Legislator asal Partai Demokrat itu mendesak pemerintah pusat untuk membuka mata terhadap kondisi infrastruktur dasar yang sangat memprihatinkan di daerah tersebut.
Menurut Ruman, ironis rasanya kawasan yang menjadi “pagar hidup” Indonesia justru bertahun-tahun terjebak dalam ketertinggalan.
“Jalan perbatasan di Krayan itu bukan hanya rusak. Banyak yang bahkan tidak layak disebut jalan. Masyarakat bergerak seolah berada di wilayah yang tak pernah tersentuh republik,” ungkapnya, Selasa (18/11/2025).
Ruman menjelaskan, akses darat di sejumlah titik Krayan masih berupa jalur tanah berlubang yang licin saat hujan, sehingga sulit dilalui masyarakat. Ia menambahkan, ketertinggalan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan daerah seberang, di Malaysia, yang infrastrukturnya jauh lebih tertata.
“Kita bicara soal kawasan strategis nasional, tapi masyarakat harus menempuh perjalanan ekstrem berjam-jam hanya untuk keluar-masuk kampung. Bandingkan dengan negara tetangga, infrastrukturnya jauh lebih baik,” katanya.
Selain jalan, sektor kesehatan di Krayan disebut Ruman berada dalam kondisi yang tak kalah memprihatinkan. Banyak desa hanya memiliki satu tenaga kesehatan untuk melayani puluhan hingga ratusan warga. Ketersediaan obat terbatas, fasilitas sering tidak memadai, dan dalam kondisi darurat, rujukan ke kota hanya bisa mengandalkan penerbangan perintis yang sangat tergantung cuaca.
“Kalau cuaca buruk, nyawa warga jadi taruhannya,” tegasnya.
Persoalan serupa juga terjadi di sektor pendidikan. Sejumlah sekolah masih kekurangan ruang belajar, fasilitas terbatas, bahkan ada bangunan kelas yang lapuk sehingga anak-anak harus belajar bergantian. Menurut Ruman, hal ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan.
Ruman menekankan, pemerintah pusat tidak boleh hanya menjadikan daerah perbatasan sebagai jargon kedaulatan tanpa memberikan perhatian nyata. Ia menilai Krayan membutuhkan program khusus percepatan pembangunan yang terintegrasi.
“Pusat jangan hanya datang saat agenda seremonial. Ada warga yang hidup lebih dekat ke Malaysia daripada ke kota kabupatennya sendiri. Negara harus hadir melalui infrastruktur yang memadai,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan perbatasan bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga soal harga diri dan keadilan bagi masyarakat di wilayah terdepan.
“Krayan itu garda depan Indonesia. Tapi sampai hari ini, mereka seperti hidup di halaman belakang republik,” pungkas Ruman Tumbo.(adv)
