NUNUKAN,klikkaltara.id – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam, mendorong pemerintah daerah untuk segera mempercepat penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat menjaga stabilitas harga rumput laut.
Menurutnya, kestabilan harga menjadi kunci utama bagi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada komoditas tersebut.
“Kalau harga rumput laut stabil, saya yakin perekonomian masyarakat akan tumbuh lagi. Karena ribuan orang di pesisir menggantungkan hidupnya dari rumput laut,” ujar Andi Fajrul, usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-26, Minggu (12/10/2025).
Saat ini, harga rumput laut di Nunukan memang berada pada tren positif di kisaran Rp12.000–Rp13.000 per kilogram. Namun, ia menilai kondisi tersebut belum cukup aman karena harga masih berpotensi berubah sewaktu-waktu.
“Harga rumput laut itu fluktuatif. Karena itu perlu ada payung hukum seperti Perda yang bisa membantu menjaga kestabilannya,” tegasnya.
Andi Fajrul menambahkan, sektor rumput laut bukan hanya soal perdagangan, tetapi menyangkut kehidupan ribuan kepala keluarga di wilayah pesisir Nunukan. Saat harga anjlok, para pembudidaya kerap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Ini bukan soal pasar saja, tapi soal penghidupan. Kalau harga jatuh, mereka kesulitan membeli kebutuhan pokok, apalagi menyekolahkan anak,” katanya.
Selain persoalan harga, Andi juga menyoroti tumpang tindih alur pelayaran dengan area budidaya rumput laut. Ia mengaku menerima laporan dari warga bahkan melihat langsung kondisi tersebut di lapangan.
“Masih ada pondasi rumput laut yang masuk ke alur pelayaran. Ini rawan, bisa membahayakan nelayan maupun kapal,” jelasnya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait guna menata ulang jalur pelayaran dan lokasi tanam rumput laut agar tidak saling berbenturan.
Sebagai wakil rakyat, Andi Fajrul berharap perhatian terhadap sektor rumput laut tidak hanya muncul saat harga sedang naik, tetapi juga dalam bentuk kebijakan jangka panjang berupa regulasi, pengawasan, dan dukungan teknis.
“Ini tanggung jawab bersama. Kita ingin masyarakat pesisir punya kepastian dalam usaha mereka. Dengan Perda yang jelas, penataan wilayah, dan harga yang stabil, mereka bisa hidup lebih baik,” pungkasnya.
