NUNUKAN,klikkaltara.id – Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pulau Nunukan, Basri, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan berimbang dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Ia mengingatkan agar warga tidak mudah terpengaruh oleh narasi emosional yang berpotensi memicu keresahan sosial.
Imbauan tersebut disampaikan Basri saat merespons sejumlah isu yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini, mulai dari pengadaan kendaraan dinas Bupati Nunukan hingga persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial di Kabupaten Nunukan.
“Saya mengajak masyarakat Nunukan untuk membaca dan menyaring setiap informasi secara kritis, tapi tetap berimbang. Jangan langsung terpancing oleh narasi yang sifatnya provokatif,” kata Basri, Senin (29/12/2025).
Basri menilai, dinamika opini publik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan daerah lahir dari kepedulian terhadap keadilan sosial dan kondisi kesejahteraan warga, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan pembangunan.
“Kritik terhadap kebijakan pemerintah itu wajar dan sah. Masyarakat punya hak menyampaikan pendapat, apalagi jika berkaitan dengan kepentingan orang banyak,” ujarnya.
Meski demikian, Basri mengingatkan agar diskursus yang berkembang di ruang digital tidak berlangsung tanpa kendali. Ia menilai narasi yang dibangun secara emosional berisiko melahirkan saling tuding, memperlebar jarak sosial, hingga memicu gesekan di tengah masyarakat.
Terkait pengadaan kendaraan dinas, Basri menyebut kebijakan tersebut berada dalam koridor tata kelola pemerintahan dan penganggaran daerah yang diatur oleh regulasi. Namun, ia menegaskan bahwa suara dan masukan publik tetap penting sebagai bahan evaluasi agar kebijakan yang diambil sejalan dengan kondisi riil masyarakat.
“Masukan dari masyarakat perlu didengar agar kebijakan daerah semakin peka terhadap situasi warga, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan,” ucapnya.
Sementara itu, soal penyaluran bantuan sosial, Basri meminta persoalan ini disikapi secara serius. Menurut dia, bantuan sosial berkaitan langsung dengan hak warga yang membutuhkan sehingga akurasi data menjadi kunci utama dalam penyalurannya.
“Kalau ada kekeliruan data atau penerima yang belum tepat, maka perlu dilakukan pembenahan secara terbuka. Jangan saling menyalahkan di ruang publik,” katanya.
Basri juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Namun, pengawasan tersebut, kata dia, harus dilakukan secara konstruktif, berbasis data, serta tetap menghormati etika dan hukum yang berlaku agar tidak mengganggu ketertiban dan kepercayaan sosial.
Di akhir pernyataannya, Basri mengajak seluruh elemen masyarakat Nunukan untuk menjaga persatuan dan stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Ia mendorong agar aspirasi dan kritik disalurkan melalui cara-cara demokratis yang santun dan bertanggung jawab.
“Kemajuan Nunukan hanya bisa terwujud lewat dialog yang sehat, kritik yang membangun, dan suasana sosial yang aman. Semua pihak punya peran mengawal kebijakan pemerintah demi masa depan daerah yang lebih baik,”Pungkas Basri.
