BULUNGAN,klikkaltara.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara mendorong dibentuknya Forum Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai penting menyusul kembali mencuatnya berbagai persoalan terkait pelayanan kesehatan menggunakan fasilitas BPJS di daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsudin Arfah, mengatakan bahwa persoalan klasik yang sering muncul di lapangan adalah perbedaan persepsi antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam proses klaim pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut, menurutnya, seringkali menimbulkan kerugian bagi fasilitas kesehatan maupun pasien.
“Salah satu masalah yang sering muncul adalah klaim pelayanan yang menimbulkan perbedaan persepsi antara pihak rumah sakit dan BPJS. Ini bisa merugikan kedua belah pihak,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Kaltara merekomendasikan pembentukan forum komunikasi yang melibatkan berbagai unsur terkait, seperti BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, serta Ombudsman. Tujuannya agar tercipta sinergi dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kaltara.
“Kami berharap forum ini bisa menjadi wadah penyamaan persepsi, sekaligus memperbaiki sistem pelayanan JKN di Kaltara,” tambah Syamsudin.
Ia juga menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana koordinasi dan evaluasi berkala, sehingga setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti tanpa menunggu munculnya keluhan dari masyarakat.(Adv)
