TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – Komitmen membangun pemerintahan yang bersih membutuhkan pengawasan dan kesadaran bersama. Anggota DPRD Kalimantan Utara, Rismanto, mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam memperkuat program pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Rismanto, keterlibatan KPK melalui koordinasi, evaluasi, dan sosialisasi menjadi langkah positif untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Utara.
Hal itu disampaikannya terkait kegiatan rapat koordinasi, evaluasi, dan sosialisasi pencegahan korupsi terintegrasi yang berlangsung di Kantor DPRD Kaltara, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, KPK menekankan pentingnya penguatan tiga sektor utama, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Rismanto berpandangan, ketiga sektor tersebut harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab karena menyangkut penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat.
“Kami mendukung penuh program KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi di daerah. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan mengedepankan prinsip transparansi,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menambahkan, upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal proses pemerintahan. Mulai dari penyusunan program, penetapan anggaran, hingga pelaksanaan kegiatan harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.
Rismanto juga mendorong seluruh OPD agar menjadikan program KPK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem kerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan kegiatan sosialisasi. Diperlukan tindak lanjut dan konsistensi seluruh jajaran pemerintah dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang baik.
Ia berharap sinergi antara KPK, Pemprov Kaltara, dan DPRD dapat terus diperkuat sehingga upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak berhenti pada komitmen, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata.
“Harapan kita, melalui program KPK ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutupnya.(Adv)
