oleh

Nasir Minta Bapenda Kaltara Bidik Pajak Kapal Komersial, Jangan Salah Sasaran

TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) diminta lebih diarahkan pada kendaraan air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi komersial dan memenuhi ketentuan sebagai objek pajak.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan potensi penerimaan dari aktivitas usaha berskala besar dapat dikelola secara maksimal.

Menurut Nasir, peningkatan PAD tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Yang harus kita optimalkan adalah potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi yang memang memenuhi ketentuan perpajakan. Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, sementara masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan,” ujar Nasir.

Ia menyebutkan, aktivitas transportasi penumpang, angkutan barang, dan berbagai kegiatan usaha lainnya yang menggunakan kendaraan air memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan.

Karena itu, pendataan kendaraan air perlu dilakukan secara akurat agar pemerintah dapat mengetahui kendaraan yang menjadi objek pajak dan yang mendapatkan pengecualian.

Nasir juga mendorong penguatan koordinasi antara Bapenda, Dinas Perhubungan, instansi kepelabuhanan, serta pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan pendataan, pengawasan, hingga pelayanan perpajakan berjalan efektif.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa ketentuan pengecualian pajak bagi kendaraan air tertentu harus tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

“Jangan sampai kebijakan yang tujuannya meningkatkan pendapatan daerah justru salah sasaran. Pemerintah harus mampu membedakan aktivitas ekonomi komersial dengan kegiatan masyarakat kecil yang hanya menggunakan perahu untuk mencari nafkah,” katanya.

Nasir menilai penerapan pajak kendaraan air harus dibarengi dengan transparansi dan kepastian hukum agar masyarakat maupun pelaku usaha memahami kewajiban perpajakannya.

Dengan pendataan yang tepat, potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

“Kita ingin PAD meningkat, tetapi penerapannya harus tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat kecil yang seharusnya mendapat pengecualian justru ikut terbebani,” tegasnya. (Adv)