TANJUNG SELOR, klikkaltara.id – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan perlindungan hak masyarakat dan pencegahan konflik lahan harus menjadi prioritas dalam pembangunan sektor perkebunan.
Penegasan itu mengemuka setelah DPRD Kaltara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam rapat paripurna,pada Senin (9/11/2026) yang lalu.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, mengatakan investasi perkebunan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak warga atas tanah dan lingkungan.
” Kita mendukung investasi karena daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi, investasi juga harus menghormati hak masyarakat. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan,” ujar Nasir melalui keterangan tertulis.
Dalam Ranperda tersebut, Pasal 7 hingga Pasal 12 mengatur penggunaan lahan, penghormatan terhadap budaya dan hak masyarakat, serta mekanisme musyawarah terkait tanah ulayat.
Bahkan, pengambilan keputusan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat harus memperhatikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.
Selain persoalan lahan, DPRD juga memasukkan ketentuan pencegahan dan penyelesaian konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat.
Hal itu diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 70, yang menekankan penyelesaian perselisihan melalui koordinasi, musyawarah, serta mekanisme sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Nasir menilai penyelesaian persoalan sejak dini penting agar aktivitas investasi tidak berkembang menjadi konflik agraria berkepanjangan.
“Yang kita inginkan adalah pembangunan perkebunan yang membawa ketenteraman dan kesejahteraan, bukan melahirkan konflik berkepanjangan. Karena itu, pencegahan persoalan harus dikedepankan melalui komunikasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum,” tegasnya.
Ranperda yang dibahas Pansus II tersebut terdiri atas 17 bab dan 89 pasal. Selain perlindungan hak masyarakat dan penyelesaian konflik, regulasi ini juga mengatur pola kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta perlindungan lingkungan.
Meski telah disepakati bersama, Ranperda tersebut masih harus melalui tahapan evaluasi dan memperoleh nomor register dari Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan serta diundangkan menjadi Peraturan Daerah.
Dengan regulasi ini, DPRD berharap pembangunan perkebunan di Kaltara tidak hanya mengejar peningkatan investasi dan produksi, tetapi juga menjamin masyarakat memperoleh manfaat serta terlindungi dari potensi konflik agraria. (Adv)
