NUNUKAN,klikkaltara.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., secara terbuka mengungkap kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran saat menggelar reses perdana di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan sekitar 100 warga yang hadir di Warung Makan KebunKu, legislator Fraksi PKS tersebut menegaskan tidak ingin memberikan janji berlebihan terkait usulan pembangunan masyarakat, mengingat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara saat ini sedang menghadapi defisit anggaran.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari bantuan pembangunan rumah ibadah masjid dan gereja, program bedah rumah, sumur bor untuk kebutuhan air bersih, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan jalan tani, hingga bantuan UMKM dan bibit ikan air tawar.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Nasir mengakui keterbatasan fiskal menjadi tantangan dalam merealisasikan program pembangunan. Namun, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Nasir menjelaskan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dipilah berdasarkan tingkat urgensi dan kewenangan pemerintahan. Sebab, tidak semua usulan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Usulan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltara akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama perangkat daerah terkait. Sementara kebutuhan yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan dikoordinasikan agar tetap mendapat perhatian.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara itu.
Selain menyerap aspirasi, Nasir juga menjadikan reses sebagai ruang pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ia memaparkan sejumlah capaian program yang telah diperjuangkan sebelumnya, sekaligus menjelaskan tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah usulan dapat direalisasikan.
Menurutnya, setiap program pembangunan harus melalui proses verifikasi, penentuan skala prioritas, hingga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
“Reses ini bukan sekadar tempat masyarakat menyampaikan usulan. Ini juga kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat mengenai apa yang sudah kami kerjakan dan perjuangkan selama ini,” ujarnya.
Nasir turut mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah, legislatif maupun masyarakat.
Kegiatan reses tersebut ditutup dengan pembagian beras kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial. Nasir berharap masyarakat tetap optimistis dan bersama-sama menghadapi berbagai tantangan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.(Adv)
