NUNUKAN,klikkaltara.id – Keberadaan jemuran rumput laut di kawasan Jalan Lingkar Nunukan, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, menuai keluhan dua pelaku usaha booth coffee. Pasalnya, konstruksi yang dibangun sejak Agustus 2026 itu berdiri tepat di depan area tempat duduk pengunjung yang menghadap langsung ke laut.
Kedua pelaku usaha, Ela dan Salmansyah, khawatir keberadaan jemuran tersebut mengurangi daya tarik pemandangan pesisir, menimbulkan bau tidak sedap, serta mengganggu kebersihan dan kenyamanan pelanggan.
Persoalan ini pun menjadi sorotan setelah berbagai upaya pengaduan kepada sejumlah pihak belum membuahkan penyelesaian. Bahkan, aktivitas penjemuran rumput laut kini sudah mulai berjalan.
Kuasa hukum kedua pelaku usaha, Febrianus Felis, S.H., C.Med., mengatakan pihaknya telah menempuh jalur persuasif dengan menyampaikan pengaduan kepada kepolisian, Ketua RT, pemerintah kelurahan, hingga Satpol PP Kabupaten Nunukan.
“Kami sudah menempuh jalur persuasif, mulai dari kepolisian, Ketua RT, pemerintah kelurahan, dan Satpol PP. Namun, belum ada penyelesaian konkret. Sementara itu, pembangunan terus berlangsung dan rumput laut bahkan sudah mulai dijemur,” kata Felis, Rabu (11/11/2026).
Felis menjelaskan, pada 29 Oktober 2026, dirinya mendampingi kedua klien mendatangi Polsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tunon Taka Nunukan untuk menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) sekaligus meminta fasilitasi mediasi.
Menurutnya, pengaduan tersebut bukan untuk menuduh pemilik jemuran melakukan tindak pidana, melainkan mencegah potensi konflik antarpelaku usaha.
Saat itu, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menyarankan agar persoalan terlebih dahulu dikomunikasikan kepada Ketua RT dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Saran tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi Ketua RT 007. Namun, menurut Felis, hingga kini belum ada kepastian penyelesaian.
“Ketua RT juga sempat menyampaikan kepada klien saya bahwa sudah ada komitmen untuk tidak lagi membangun fondasi atau jemuran rumput laut baru di Jalan Lingkar. Kalau memang demikian, mengapa pembangunan baru masih berlangsung? Ini yang perlu dijelaskan pemerintah,” ujarnya.
Karena belum memperoleh kepastian, Felis bersama kedua kliennya kemudian mendatangi Kantor Kelurahan Selisun untuk meminta fasilitasi mediasi. Namun, pihak kelurahan menyampaikan keterbatasan kewenangan dalam melakukan penindakan.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Nunukan, Edy, yang dihubungi Felis mengusulkan mediasi pada Senin atau Selasa pekan berikutnya.
Felis mengaku menyetujui rencana tersebut, tetapi meminta agar ada kesepakatan penghentian sementara aktivitas pembangunan dan penjemuran selama menunggu mediasi.
“Kami menyetujui rencana mediasi itu, tetapi meminta agar ada kesepakatan penghentian sementara kegiatan. Faktanya, Rabu sore rumput laut justru sudah mulai dijemur,” katanya.
Belum adanya penyelesaian membuat Felis meminta Satpol PP Kabupaten Nunukan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara segera berkoordinasi untuk memeriksa legalitas serta kesesuaian lokasi pembangunan jemuran rumput laut tersebut.
Ia merujuk Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumput Laut.
Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penjemuran rumput laut harus dilakukan di tempat dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan estetika.
Kemudian Pasal 11 ayat (1) mengatur kewajiban penerapan cara pengolahan yang baik serta pemenuhan persyaratan standar sanitasi dalam kegiatan pascapanen rumput laut.
Sedangkan Pasal 15 ayat (2) huruf c mengatur tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan yang dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait.
Menurut Felis, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar aktivitas penjemuran tidak mengabaikan kebersihan lingkungan maupun kepentingan masyarakat yang menjalankan usaha di sekitarnya.
Ia juga meminta DKP Kaltara memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang laut, termasuk status lokasi dan dokumen persetujuan yang diwajibkan berdasarkan jenis kegiatan tersebut.
“Aturannya sudah ada. Kami meminta pemerintah turun memeriksa apakah pembangunan dan aktivitas penjemuran tersebut sesuai ketentuan. Jangan sampai persoalan kewenangan membuat pemerintah saling menunggu, sementara masyarakat tidak memperoleh kepastian,” tegasnya.
Pengunjung Mulai Pertanyakan Keberadaan Jemuran
Ela mengaku khawatir keberadaan jemuran rumput laut berdampak terhadap usaha booth coffee yang telah dijalankannya sejak Juni 2023.
Menurutnya, pemandangan laut menjadi salah satu daya tarik utama yang ditawarkan kepada pelanggan.
“Pengunjung datang untuk menikmati kopi dan pemandangan laut. Sekarang tepat di hadapan tempat duduk mereka ada jemuran rumput laut. Bahkan sudah ada pelanggan yang mempertanyakan keberadaan bangunan itu,” kata Ela.
Keluhan serupa disampaikan Salmansyah, yang menjalankan usaha sejak Maret 2026. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan masyarakat lain mencari nafkah, tetapi berharap ada penataan agar aktivitas usaha tidak saling mengganggu.
“Kami tidak melarang orang lain mencari nafkah. Kami juga mencari nafkah di sini. Kami hanya berharap pemerintah memberikan solusi agar kegiatan usaha tidak saling mengganggu,” ujarnya.
Felis menegaskan pihaknya tetap mengutamakan penyelesaian secara damai. Namun, pemerintah diminta segera memberikan kepastian terkait pengawasan, legalitas, dan penataan aktivitas penjemuran rumput laut di kawasan tersebut.
“Jangan tunggu konflik antarmasyarakat terjadi baru pemerintah hadir. Kami sudah berupaya mencegahnya melalui pengaduan dan permintaan mediasi. Pemerintah harus menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar koordinasi tanpa kepastian,” pungkasnya.(**/FD)
