SEBATIK,klikkaltara.id – Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono, menyoroti kualitas proyek drainase di Jalan Bhakti Husada, tepat di depan Puskesmas Sungai Nyamuk, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Dia mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera turun ke lapangan untuk mengevaluasi pekerjaan tersebut.
Sorotan itu muncul setelah warga mengeluhkan papan informasi proyek yang tidak terlihat di lokasi. Pengerjaan drainase juga disebut telah berganti tukang hingga tiga kali. Selain itu, pemasangan batu pada saluran dinilai belum merata.
“Kami meminta dinas terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, segera turun langsung melihat kondisi pekerjaan ini. Pengawas proyek juga harus hadir di lapangan untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan,” kata Andi, Selasa malam (27/10/2026).
Andi turut menyoroti pengerjaan pada malam hari yang dinilai perlu mendapat perhatian dari sisi ketelitian dan keselamatan kerja. Dia meminta pelaksana memastikan penerangan memadai serta menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Menurutnya, proyek yang menggunakan anggaran pemerintah harus memenuhi spesifikasi teknis dan mengutamakan transparansi. Keberadaan papan informasi proyek juga penting agar masyarakat dapat mengetahui informasi dasar pekerjaan.
“Ini pekerjaan pemerintah yang menggunakan uang rakyat. Pelaksanaannya harus mengutamakan kualitas, transparansi, dan keselamatan kerja. Jangan sampai pembangunan yang seharusnya memberi manfaat justru menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Andi meminta Dinas PU segera memeriksa hasil pekerjaan dan memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi serta ketentuan kontrak. Jika ditemukan ketidaksesuaian, dia meminta perbaikan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami berharap paling lambat besok pihak terkait sudah melihat langsung pekerjaan ini. Masyarakat berhak mendapatkan pembangunan dengan kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari Dinas PU maupun pihak pelaksana proyek terkait keluhan tersebut. Dugaan ketidaksesuaian pekerjaan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang.(Adv)
