NUNUKAN,klikkaltara.id – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan realisasi anggaran menjelang akhir 2026. Evaluasi kinerja juga akan menjadi perhatian, termasuk sebagai bahan pertimbangan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Hal itu disampaikan Irwan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2026 di Kantor Bupati Nunukan, Senin (26/10/2026).
Irwan menegaskan evaluasi tidak cukup hanya melihat serapan anggaran, tetapi juga harus mengukur kualitas program dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Setiap rupiah APBD harus menghasilkan perubahan nyata dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan,” kata Irwan.
Dia meminta OPD pengampu program prioritas dan Program Strategis Nasional (PSN) segera mempercepat kegiatan agar target akhir tahun tercapai. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan juga diminta tidak kembali menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
Irwan turut menekankan penerapan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) mulai 2027. Sekretaris Daerah diminta menyiapkan mekanisme penilaian yang objektif untuk mengukur capaian dan efektivitas kinerja setiap perangkat daerah.
Hasil PKO nantinya juga akan dikaji keterkaitannya dengan pemberian TPP sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Irwan mendorong penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan hasil evaluasi RKPD 2026 hingga Triwulan III. Salah satu kendala yang disoroti ialah belum tuntasnya penginputan indikator kinerja dan subkegiatan pada aplikasi elektronik monitoring dan evaluasi (e-Monev).
Seluruh OPD diminta segera melengkapi dan memperbaiki data, mempercepat realisasi anggaran, serta memastikan pelaksanaan program sesuai target.
Pemkab Nunukan berharap tindak lanjut hasil Rakordal dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja sekaligus memastikan program pembangunan 2026 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
