NUNUKAN,klikkaltara.id – Pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Kabupaten Nunukan memasuki tahapan akhir. Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan pun memperkuat koordinasi melalui kegiatan Rekonsiliasi Sensus Ekonomi Tahun 2026.
Kegiatan tersebut digelar di Ruang Serbaguna Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin (14/9/2026), dan dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan.
Dalam kesempatan tersebut, Raden Iwan menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Nunukan serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menegaskan, tahapan rekonsiliasi memiliki peran penting untuk memastikan data yang dikumpulkan tidak hanya lengkap, tetapi juga akurat, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada kendala di lapangan, komunikasikan segera. Prinsipnya sederhana, masalah yang cepat dikomunikasikan akan lebih cepat diselesaikan,” ujar Raden Iwan.
Menurutnya, kualitas data menjadi hal penting karena Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Sebagai daerah perbatasan dan kepulauan, Nunukan memiliki aktivitas ekonomi yang tersebar dan bergerak di berbagai sektor.
Mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan hingga sektor jasa, seluruh aktivitas tersebut perlu tergambar secara baik dalam data hasil sensus.
“Data yang kita hasilkan harus benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat Nunukan secara nyata, termasuk berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di lapangan,” katanya.
Karena itu, Raden Iwan meminta seluruh pihak yang terlibat untuk menyelesaikan setiap tahapan Sensus Ekonomi 2026 secara serius, teliti dan tepat waktu.
Ia juga mendorong agar koordinasi antara pemerintah daerah, BPS dan seluruh pihak terkait terus diperkuat, khususnya dalam menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin ditemukan selama proses pendataan dan rekonsiliasi.
Selain akurasi, ia menekankan pentingnya integritas dalam seluruh proses sensus.
Menurutnya, data yang berkualitas hanya dapat dihasilkan melalui proses pendataan yang dilakukan secara jujur, teliti dan bertanggung jawab.
Raden Iwan mengatakan, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya tidak berhenti sebagai kumpulan angka dan statistik. Data tersebut akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam membaca kondisi perekonomian daerah sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan.
Data ekonomi yang akurat, lanjutnya, dapat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, mengidentifikasi sektor-sektor unggulan, menyusun program pemberdayaan ekonomi serta memastikan kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi Tahun 2026 bukan hanya keberhasilan BPS atau pemerintah daerah, tetapi merupakan keberhasilan kita bersama,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga semangat dan komitmen hingga seluruh rangkaian Sensus Ekonomi 2026 selesai.
Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan data ekonomi yang benar-benar dapat menggambarkan kondisi Kabupaten Nunukan.
“Dengan menjaga kualitas data, memperkuat koordinasi dan menjalankan setiap tahapan dengan penuh tanggung jawab, kita berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan yang kuat dalam menentukan kebijakan dan pembangunan Kabupaten Nunukan ke depan,” pungkasnya.(Adv)
