TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Audit Kinerja Tahap II di Polda Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (8/9/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang 91 Polda Kaltara dan dipimpin BJP Heri Wahono, S.I.K. selaku Pengawas Tim.
Tim Audit Kinerja Itwasum Polri terdiri dari sejumlah pejabat yang menangani bidang operasional, logistik, sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan keuangan.
Di antaranya KBP Adi Wibowo, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Bidang Operasional (Opsnal); KBP Sri Wibowo, S.I.K., M.H. selaku Sekretaris Tim Bidang Logistik; KBP Puji Hendro Wibowo, S.H., S.I.K., CHRMP dan KBP Drs. Supriadi, M.M. selaku Anggota Tim Bidang SDM.
Kemudian, KBP Sugeng Utomo, S.H., S.I.K., M.H. dan KBP Sriwibowo, S.I.K., M.H. selaku Anggota Tim Bidang Logistik, serta KBP Eko Sudaryanto, S.I.K. selaku Anggota Tim Bidang Pengawasan Keuangan (Garkeu).
Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan menyasar sejumlah satuan kerja (Satker) internal Polda Kaltara dan satuan wilayah (Satwil) jajaran.
Beberapa Satker yang menjadi objek pemeriksaan meliputi Ditpolairud, Satbrimob, Biro SDM, serta satuan kerja lainnya. Sementara di tingkat kewilayahan, pemeriksaan mencakup Polresta Bulungan, Polres Tarakan, Polres Nunukan, Polres Malinau, dan Polres Tana Tidung.
Wasrik Audit Kinerja merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal Itwasum Polri untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.
Pemeriksaan juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan pengelolaan sumber daya organisasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki.
Selain sebagai instrumen pengawasan, kegiatan tersebut menjadi ruang konsultasi bagi satuan kerja untuk memperoleh masukan dan rekomendasi perbaikan.
Melalui kegiatan ini, Itwasum Polri mendorong setiap Satker dan Satwil jajaran Polda Kaltara untuk melakukan evaluasi serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara optimal.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya.
Dengan demikian, pelaksanaan Audit Kinerja Tahap II tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja Polri.(Adv)
