NUNUKAN,klikkaltara.id – Kondisi Dermaga Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung Nunukan, Kalimantan Utara, kian memprihatinkan. Sejumlah tiang penyangga ponton dilaporkan telah keropos, bahkan beberapa di antaranya putus. Di sisi lain, badan ponton mengalami kebocoran sehingga petugas harus rutin menguras air setiap hari agar dermaga tetap dapat digunakan.
Kerusakan tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, yang turun langsung meninjau kondisi dermaga pada Jumat (14/8/2026).
Arming menilai kondisi ponton sudah membutuhkan penanganan serius dan segera. Terlebih, Dermaga PLBL Liem Hie Djung merupakan salah satu fasilitas transportasi penting bagi masyarakat Nunukan dan menjadi jalur lalu lintas warga dengan aktivitas cukup tinggi.
“Ya, jadi kondisinya memang sangat memprihatinkan. Ponton ini kondisinya betul-betul memprihatinkan. Ini harus menjadi perhatian serius dan penanganan cepat,” ujar Arming saat berada di lokasi.
Ia meminta Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara segera mengambil langkah untuk menangani kerusakan tersebut. Menurutnya, persoalan dermaga tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Arming juga mendapati para petugas PLBL, mulai dari ASN, tenaga P3K hingga pegawai paruh waktu, berinisiatif melakukan perbaikan secara swadaya.
Para petugas patungan membeli semen, membawa pasir sendiri hingga menggunakan alat las pribadi untuk memperbaiki bagian atap dan ponton yang mulai mengalami kerusakan.
“Ya, mereka ngumpul duit, bawa pasir sendiri, semen, karena kondisi atap ini sudah mulai lepas-lepas. Mereka bawa las sendiri,” katanya.
Arming mengapresiasi inisiatif para petugas tersebut. Namun, ia menilai langkah swadaya tidak bisa menjadi solusi utama karena kemampuan para petugas tentu terbatas.
Ia menyebut kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini juga menjadi salah satu kendala. Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
“Kondisi pemerintah sejauh ini, kita baru dapat potongan lagi. Kondisi nasional memang memotong anggaran, tapi harapan kita pemerintah harus bisa bijak, mana prioritas yang harus kita bangun,” jelasnya.
Arming mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara terkait rencana pencairan anggaran perubahan sekitar Rp160 juta.
Anggaran tersebut diharapkan segera direalisasikan untuk menangani kerusakan paling mendesak di Dermaga PLBL Liem Hie Djung.
Selain perbaikan darurat, Arming mendorong agar pemerintah melakukan docking atau rehabilitasi menyeluruh terhadap Dermaga 1 dan Dermaga 2.
Sebagai Anggota Komisi III DPRD Kaltara, ia juga telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi III untuk menjadwalkan pertemuan bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara guna membahas kebutuhan anggaran rehabilitasi kedua dermaga tersebut.
“Saya berharap mudah-mudahan ini bisa dianggarkan di anggaran perubahan. Seburuk-buruknya kita bisa anggarkan di anggaran 2027,” tegasnya.
Menurut Arming, kondisi dermaga harus segera ditangani karena menyangkut keselamatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas transportasi di wilayah perbatasan.
“Ini menyangkut keselamatan orang banyak dan kelangsungan transportasi warga di Kabupaten Nunukan. Jadi ini tanggung jawab bersama, baik pemerintah, DPRD maupun seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala UPTD PLBL Liem Hie Djung Nunukan, Saifullah Jamal, mengatakan langkah swadaya yang dilakukan petugas merupakan respons darurat terhadap kondisi dermaga.
Kerusakan tiang penyangga, kata dia, semakin parah setelah kawasan tersebut diterjang hujan deras disertai angin kencang beberapa waktu lalu.
“Ini sebenarnya darurat. Kondisi tiang-tiang ini sudah keropos dan ada beberapa yang putus. Kami khawatir kalau tidak segera ditangani, ini bisa roboh, sementara pelayanan ini kan berjalan tiap hari,” kata Saifullah.
Menurutnya, para petugas memilih bergerak lebih dahulu dengan kemampuan yang ada karena tidak ingin kerusakan semakin parah dan mengganggu pelayanan masyarakat.
“Kami swadaya dulu, dokumentasinya lengkap. Nanti kalau memang memungkinkan dan tidak menyalahi aturan, mudah-mudahan ada penggantian. Tapi kalaupun tidak ada, dari awal kami sudah siap. Ini demi kebaikan bersama untuk pelayanan,” ujarnya.
Saifullah mengatakan pihaknya sebelumnya telah berkomunikasi mengenai rencana penganggaran perbaikan melalui proses perencanaan bersama tim anggaran.
Namun, anggaran sekitar Rp160 juta yang tersedia tahun ini dinilai hanya cukup untuk menangani kebocoran serta perbaikan tiang pada Ponton 1 yang kondisinya paling parah.
“Untuk tahun ini sekitar Rp160 juta. Itu untuk menangani kebocoran dan tiang di Ponton 1 karena kondisinya memang paling parah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, infrastruktur dermaga tersebut telah dibangun sejak sekitar 2006. Sementara rehabilitasi terakhir telah berlangsung sekitar satu dekade lalu.
Dengan usia infrastruktur yang semakin tua, kerusakan pada Ponton 1 dan Ponton 2 pun relatif serupa.
Karena itu, Saifullah berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan rehabilitasi menyeluruh agar pelayanan di PLBL Liem Hie Djung tetap berjalan aman dan optimal bagi masyarakat Nunukan.(RA)
