TARAKAN,klikkaltara.id – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanah Kuning–Mangkupadi melalui jalur dialog dan negosiasi.
Sekretaris Pansus RTRW DPRD Kaltara, Muhammad Nasir menegaskan, harmonisasi antara tata ruang, investasi, dan kepentingan masyarakat harus berjalan secara seimbang agar pembangunan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
Menurutnya, Pansus RTRW DPRD Kaltara akan mempertemukan sejumlah perusahaan yang lahannya masuk dalam kawasan PSN guna mencari solusi atas persoalan tumpang tindih lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara bijak dan terukur. Semua pihak harus diberi ruang untuk menyampaikan data, argumentasi, dan kepentingannya masing-masing,” ujar Nasir.
Ia menegaskan, DPRD Kaltara mendukung penuh pembangunan dan investasi di daerah. Namun, menurutnya, pembangunan kawasan industri tetap harus memperhatikan hak-hak masyarakat lokal yang telah lama tinggal dan beraktivitas di kawasan tersebut.
“Kami mendukung investasi karena itu penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi masyarakat juga harus mendapatkan kepastian dan perlindungan. Jangan sampai pembangunan justru menimbulkan keresahan atau konflik berkepanjangan,” katanya,Rabu (20/5).
Nasir menjelaskan, saat ini Pansus RTRW DPRD Kaltara juga terus melakukan sinkronisasi data dan penyesuaian substansi tata ruang agar dokumen RTRW yang disusun benar-benar mampu menjadi pedoman pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan.
Ia berharap proses negosiasi yang dilakukan nantinya dapat menghasilkan titik temu yang tidak merugikan masyarakat maupun menghambat investasi strategis nasional di Kalimantan Utara.
“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir menciptakan solusi. Kita ingin investasi berjalan, tetapi hak masyarakat, kepastian hukum, dan harmonisasi tata ruang juga harus tetap terjaga,” tegasnya.(Adv)
