TARAKAN,klikkaltara.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan solusi konektivitas transportasi laut Tarakan menuju Pulau Jawa.
Komitmen itu ditunjukkan melalui kegiatan reses yang digelar di Cafe Malabar, Tarakan, Senin malam (18/5/2026), dengan menghadirkan pihak PT Pelni Cabang Tarakan dan KSOP Tarakan untuk membahas persoalan transportasi laut yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Supa’ad mengungkapkan banyak aspirasi yang diterimanya, khususnya dari pelaku UMKM dan pekerja pabrik plywood seperti Intraca dan IDEC, yang berharap jalur pelayaran Tarakan–Surabaya kembali dibuka sebagai alternatif transportasi murah di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Berdasarkan hasil reses saya sebelumnya, banyak sekali keluhan masyarakat, terutama pelaku UMKM dan pekerja pabrik plywood. Mereka mengeluhkan transportasi laut yang belum terkoneksi langsung antara Tarakan dan Pulau Jawa,” ujarnya kepada awak media.
Dari hasil diskusi bersama pihak terkait, Supa’ad menilai persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah minimnya konektivitas transportasi laut menuju Jawa.
Ia pun menawarkan tiga langkah solusi. Pertama, mendorong adanya rapat koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Kaltara untuk membahas konektivitas transportasi laut secara menyeluruh.
Hasil reses tersebut, lanjutnya, akan disampaikan kepada Komisi III DPRD Kaltara yang membidangi sektor transportasi agar dapat ditindaklanjuti lebih serius.
“Konektivitas Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa merupakan bagian dari pelayanan negara kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi tingkat provinsi,” katanya.
Kedua, ia menilai Pemerintah Provinsi Kaltara juga telah berupaya menggandeng investor maupun pengusaha transportasi laut agar membuka layanan pelayaran Tarakan–Surabaya untuk masyarakat menengah ke bawah.
Sementara untuk solusi jangka pendek, Supa’ad meminta Pelni lebih aktif melakukan sosialisasi terkait jaringan interkoneksi pelayaran yang saat ini sebenarnya sudah tersedia.
Menurutnya, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya jalur interkoneksi Tarakan–Nunukan–Balikpapan yang kemudian tersambung ke Surabaya menggunakan kapal penumpang swasta.
“Selama ini masyarakat belum banyak mengetahui pola interkoneksi itu. Dari Tarakan ke Nunukan lalu Balikpapan, setelah itu sudah tersedia kapal menuju Surabaya. Saya harap Pelni lebih masif melakukan sosialisasi,” jelasnya.
Ia juga memahami alasan PT Pelni belum membuka kembali rute langsung Tarakan–Surabaya karena rendahnya okupansi penumpang. Dari kapasitas kapal sekitar 2.000 orang, jumlah penumpang tujuan Jawa disebut hanya berkisar 300 orang.
Meski demikian, Supa’ad menilai persoalan transportasi laut tidak semata berbicara soal keuntungan bisnis, tetapi juga pelayanan negara kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
“Kalau bicara pelayanan, ini bagian dari tol laut yang memang dibutuhkan masyarakat. Jadi ujungnya kembali ke kebijakan pemerintah pusat terhadap transportasi laut di Kaltara,” tegasnya.
Untuk jangka menengah dan panjang, ia berharap keterlibatan pihak swasta dapat menjadi alternatif solusi. Menurutnya, masyarakat masih bisa menerima selisih harga tiket swasta yang sedikit lebih mahal dibanding kapal subsidi pemerintah.
Ia pun berkomitmen terus memfasilitasi sosialisasi bersama Pelni kepada masyarakat dan konstituennya, mengingat keterbatasan anggaran sosialisasi yang dimiliki perusahaan pelayaran tersebut. (**/Jkr)
