NUNUKAN,klikkaltara.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rismanto kembali melanjutkan agenda reses dengan menyerap aspirasi masyarakat di RT 03 Mansapa Panamas, Senin (18/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang hingga kini masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari air bersih, penerangan jalan, kerusakan siring hingga normalisasi sungai.
Salah seorang warga, Dewi, mengeluhkan sulitnya akses air bersih di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, kebutuhan air bersih menjadi persoalan utama yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Keluhan serupa juga disampaikan M. Sidiq. Ia mengatakan wilayahnya hingga kini belum memiliki jaringan pipa air bersih yang memadai. Selain itu, warga juga berharap adanya penerangan jalan umum serta perbaikan siring di belakang rumah warga yang kondisinya semakin memprihatinkan.
“Air bersih belum ada jaringan pipa, lampu jalan juga masih kurang. Siring di belakang rumah warga juga sudah mulai rusak,” ujarnya.
Sementara itu, Suardi atau yang akrab disapa Bapak Fitri meminta perhatian terhadap kondisi sungai di wilayah tersebut. Ia menyebut sungai yang sebelumnya sudah dilakukan pengerukan kini kembali tertimbun sedimentasi sehingga dikhawatirkan memicu banjir dan abrasi.
“Sudah pernah digali, tapi sekarang tertimbun lagi. Kami berharap ada tindak lanjut normalisasi sungai,” katanya.
Di akhir pertemuan, Ketua RW setempat turut mempertanyakan status kewenangan perbaikan jalan masuk menuju Panamas, apakah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi bantaran sungai yang mulai terkikis serta pentingnya dukungan pemerintah terhadap kelompok pertanian, peternakan dan nelayan di wilayah tersebut.
“Kami berharap ada sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membantu masyarakat, terutama nelayan pembudidaya maupun pemukat,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Rismanto menegaskan seluruh masukan masyarakat akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui DPRD Kaltara maupun dikoordinasikan dengan pemerintah daerah terkait.
Menurutnya, reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk turun langsung mendengar kebutuhan masyarakat agar program pembangunan benar-benar menyentuh persoalan yang dihadapi warga.
“Semua aspirasi masyarakat akan kami tampung dan diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada, baik di tingkat provinsi maupun melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten,” tegasnya.(Adv)
