TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – Persoalan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai masih belum terselesaikan. Kondisi ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kaltara bersama mitra kerja yang digelar,Senin,(11/5/2026).
Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir menilai persoalan kelangkaan dan antrean BBM subsidi kini terjadi hampir di seluruh wilayah Kaltara.
Menurut Nasir, pengawasan distribusi BBM subsidi sejauh ini belum berjalan maksimal dan berkelanjutan. Ia menilai pemerintah perlu melakukan pembaruan data kebutuhan BBM setiap tahun agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat, termasuk kebutuhan sektor usaha dan mobilitas warga di daerah perbatasan.
“Data kebutuhan BBM harus terus diperbarui setiap tahun. Harus sesuai kondisi nyata masyarakat,” ujar Nasir.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat SPBU. Menurutnya, praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi kerap terjadi dan diketahui pihak terkait, namun belum disertai tindakan tegas.
“Kalau ada SPBU yang membiarkan pelanggaran, izinnya harus dievaluasi,” tegasnya.
Nasir menilai persoalan utama kelangkaan BBM di Kaltara bukan hanya pada pengawasan, tetapi juga keterbatasan kuota yang diberikan pemerintah pusat. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara bersama DPRD untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi ke Pertamina pusat.
Ia mengungkapkan, kuota BBM subsidi di Kaltara hingga kini masih belum terpenuhi secara optimal. Bahkan untuk jenis Pertalite, realisasi kuota disebut baru mencapai sekitar 51 persen.
“Kalau kuota kurang, pengawasan seketat apa pun tetap tidak akan menyelesaikan antrean,” katanya.
Nasir menegaskan, kondisi geografis Kaltara sebagai wilayah perbatasan seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menetapkan kuota energi subsidi bagi masyarakat di daerah. (Adv)
