TARAKAN,klikkaltara.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat strategis guna merumuskan rekomendasi sekaligus memperdalam hasil monitoring dan evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat yang berlangsung selama dua hari, 29–30 April 2026, di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan ini dipimpin Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota Pansus, serta jajaran OPD teknis.
Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada penyusunan rekomendasi LKPj Tahun 2025 dengan melibatkan tenaga ahli dan tim pakar. Proses ini dilakukan secara mendalam untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan komprehensif dan tepat sasaran.
Memasuki hari kedua, agenda dilanjutkan dengan konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring bersama OPD terkait. Evaluasi mencakup pelaksanaan program di sejumlah daerah, seperti Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.
Dino Andrian menegaskan, Pansus LKPj berkomitmen menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja OPD serta kualitas pelayanan publik.
“Rekomendasi yang kami susun diharapkan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Melalui rapat ini, DPRD Kalimantan Utara diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang. (Adv)
