NUNUKAN,klikkaltara.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) sekaligus monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan, pekan lalu.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj Gubernur Kaltara Tahun 2025. DPRD ingin memastikan pelaksanaan program tidak hanya sebatas serapan anggaran, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Monev dipimpin anggota Pansus LKPj, Ruman Tumbo, SH., bersama Ladulah, S.Hi., dengan meninjau langsung sejumlah proyek strategis lintas sektor.
Fokus peninjauan meliputi infrastruktur jalan, sektor pendidikan, serta fasilitas penunjang pelayanan publik. Sejumlah proyek yang dievaluasi di antaranya pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di berbagai titik.
Di sektor pendidikan, Pansus meninjau pengadaan peralatan laboratorium IPA dan TIK di sejumlah SMA, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 Nunukan.
Selain itu, pembangunan gedung kantor UPTD Bapenda Kelas A wilayah Nunukan serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan turut menjadi perhatian dalam monev tersebut.
Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hasanuddin, S.Pd., M.Si., perwakilan Dinas PUPR bidang Bina Marga dan Perumahan, termasuk PPK Bambang Hermanto, S.T., serta pihak kontraktor dan konsultan pelaksana.
Ruman Tumbo menegaskan, monev menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan spesifikasi.
“Melalui monev ini, kami ingin memastikan pembangunan berjalan optimal, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ladulah menyebutkan, hasil temuan di lapangan akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur.
“Setiap temuan akan kami cermati sebagai masukan agar pelaksanaan program ke depan semakin baik,” katanya.
DPRD Kaltara berharap, melalui pengawasan ini, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. (Adv)
