TANJUNG SELOR,klikkaltara.id – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2026, Senin (30/3/2026), di Ruang Rapat DPRD Kaltara.
Agenda utama rapat ini adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Nasir dan Muddain.
Hadir pula unsur Forkopimda, organisasi masyarakat, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara.
Dalam rapat tersebut, Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.
Penyampaian LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bagi DPRD sekaligus ruang untuk memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah daerah ke depan.
Dalam paparannya, Gubernur mengungkapkan sejumlah capaian indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltara tercatat mencapai 74,04 atau naik 0,63 poin dibanding tahun sebelumnya, sehingga masuk kategori tinggi.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat stabil di angka 4,56 persen. Kondisi ini turut mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang mencapai Rp208,21 juta.
Pemprov Kaltara juga berhasil menekan angka pengangguran terbuka menjadi 3,85 persen, serta menjaga tingkat kemiskinan di angka 5,54 persen.
Di sisi lain, penguatan pelayanan dasar terus dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara kini mencapai 6.109 orang, didominasi penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.
Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah pelosok.
Rapat paripurna ini diharapkan menjadi landasan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif guna meningkatkan kinerja pembangunan daerah ke depan. (Adv)
